Ketua PBNU hingga Sejarawan Tolak Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto

Bonnie Triyana menyebut, wacana menjadikan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional merupakan bentuk upaya menciptakan narasi tunggal tentang sejarah dan kekuasaan.

“Soeharto menjadi presiden karena krisis politik, maka dari itu ia butuh sejarah untuk melegitimasi kekuasaannya,” ujar Bonnie.

Ia menjelaskan, pembantaian dan penangkapan massal terhadap pengikut Partai Komunis Indonesia (PKI) yang berlangsung hingga tahun 1969 menjadi bagian dari kekerasan sistematis yang diwariskan rezim Orde Baru.

“Pengangkatan Soeharto bukan soal jasa, tetapi pertarungan memori publik, antara melegitimasi atau mendelegitimasi kelompok tertentu,” kata Bonnie.

Sementara itu, Budayawan Hairus Salim menyoroti strategi politik Orde Baru yang mengebiri peran partai-partai berbasis ideologi, termasuk Nahdlatul Ulama (NU) dan PNI.

Menurut Hairus, di masa pemerintahan Soeharto, proses politik di Indonesia berjalan secara formalitas.

“ABRI digunakan untuk memaksa memilih Soeharto. NU yang punya suara dominan tidak pernah bisa menduduki posisi ketua umum PPP karena harus mendapat restu Soeharto,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, hanya kiai yang berpindah ke Golkar yang mendapat ruang politik. 

“Pemilu saat itu hanya formalitas; ideologi dilumpuhkan,” kata dia.

Aktivis muda NU, Lily Faidatin, turut menyuarakan penolakan keras terhadap wacana pemberian gelar tersebut.

“Saya menolak dengan tegas Soeharto menjadi Pahlawan Nasional. Beliau mungkin punya jasa, tapi dosanya lebih banyak,” kata Lily.

Ia mengaku memiliki pengalaman pribadi dengan dampak represi politik rezim Soeharto. 

“Ayah saya sendiri menjadi korban penangkapan karena aksi mengkritisi Soeharto,” ujarnya.

Ketua PBNU Savic Ali juga menegaskan sikap penolakannya. Menurutnya, Orde Baru secara sistematis mengebiri peran NU dalam bidang politik, pendidikan, hingga sosial.

“NU dipaksa melebur ke PPP, dan politik diarahkan hanya satu arah: pro-Golkar,” kata Savic.

Ia mencontohkan pemilu 1971, ketika KH Idham Chalid menggambarkan kondisi politik saat itu dengan perumpamaan. 

“Kita disuruh tanding tinju, tapi kedua tangan diikat. Namun suara NU tetap bertahan di 18 persen,” ujarnya.

Savic menilai Soeharto tidak memenuhi kriteria moral maupun etis sebagai pahlawan bangsa. 

“Kalau Soeharto dipahlawankan, itu tidak masuk nalar. Legacy-nya banyak yang bermasalah, dan korbannya banyak sekali,” tegasnya.

Menurut Savic, seorang pahlawan sejati adalah mereka yang berkorban untuk orang lain, bukan yang memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan diri dan kroninya.

“Pahlawan itu berani mempertaruhkan keselamatan diri untuk orang lain. Soeharto justru sebaliknya,” katanya.