Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh (Foto: MUI)
JAKARTA, (ERAKINI) - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh, menilai para mantan presiden Indonesia layak diberi gelar Pahlawan Nasional atas jasa dan pengabdian mereka dalam memimpin bangsa. Ia menegaskan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya.
“Setiap zaman ada tokoh pahlawannya. Kita harus menghargai perjuangan para pemimpin bangsa, termasuk para mantan presiden yang telah memimpin Indonesia. Mereka adalah pahlawan bagi bangsa Indonesia. Pak Karno, Pak Harto, Pak Habibie, dan Gus Dur adalah para pemimpin bangsa yang layak menjadi pahlawan,” ujar Prof Ni’am dalam keterangannya, Selasa (4/11/2025).
Pernyataan itu disampaikan Prof Ni’am menanggapi langkah Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang menyerahkan 40 nama tokoh nasional untuk memperoleh gelar Pahlawan Nasional.
Menurut Prof Ni’am, pemberian gelar kepada para mantan presiden merupakan bentuk penghormatan terhadap jasa tokoh-tokoh yang telah memberikan kontribusi nyata bagi bangsa.
“Saya rasa itu langkah bagus. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya. Usulan dari berbagai tokoh itu menunjukkan kenegarawanan Presiden Prabowo untuk merangkul dan membangun harmoni serta kebersamaan,” ujarnya.
Guru Besar Fikih UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu juga mengingatkan bahwa peringatan Hari Pahlawan setiap 10 November seharusnya menjadi momentum untuk mengenang jasa dan pengorbanan para tokoh bangsa.
Dalam ajaran Islam, kata dia, umat diajarkan untuk mengingat kebaikan orang yang telah wafat, terlebih jika mereka adalah pemimpin yang berbuat baik bagi masyarakat.
“Presiden Soeharto telah memimpin Indonesia puluhan tahun dan terbukti membawa kemajuan bangsa, demikian juga Gus Dur dan Pak Habibie. Masing-masing tentu punya kekurangan, tetapi kita harus menghargai jasa dan kebaikan yang telah mereka tanam bagi bangsa,” ujarnya.
Prof Ni’am juga mengingatkan agar masyarakat tidak terus membuka luka lama atau menyimpan dendam terhadap kesalahan masa lalu para pemimpin.
“Sehebat apa pun orang, kalau dicari kesalahannya pasti ada. Namun Islam memerintahkan kita untuk mengingat kebaikan dan memaafkan kesalahan,” ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengumumkan 40 nama tokoh yang diusulkan untuk memperoleh gelar Pahlawan Nasional. Beberapa nama yang diajukan antara lain Presiden ke-2 RI Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), serta aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Marsinah.
“Usulan ini berupa nama-nama yang telah dibahas selama beberapa tahun terakhir. Ada yang memenuhi syarat sejak lima atau enam tahun lalu, dan ada juga yang baru tahun ini,” ujar Gus Ipul.
Selain ketiga nama tersebut, tokoh lain yang diusulkan antara lain ulama asal Madura Syaikhona Muhammad Kholil, KH Bisri Syansuri (mantan Rais Aam PBNU), KH Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang, Jenderal (Purn) M. Jusuf dari Sulawesi Selatan, dan Jenderal (Purn) Ali Sadikin dari Jakarta.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut, proses pengusulan tersebut telah melalui kajian akademik dan seminar panjang.
Namun, usulan pemberian gelar pahlawan kepada Presiden Soeharto menuai penolakan dari sejumlah pihak. Kritik muncul lantaran Soeharto dinilai memiliki rekam jejak kontroversial selama masa pemerintahannya.
Penolakan tegas juga disampaikan oleh PDI Perjuangan (PDIP) selaku partai pemenang Pemilu 2024 yang memiliki kursi mayoritas di DPR RI.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menyikapi wacana tersebut. Menurutnya, negara harus mempertimbangkan secara serius rekam jejak sejarah sebelum memberikan penghargaan yang memiliki bobot moral dan simbolik tinggi.
“Karena ini penting, ya harus dicermati rekam jejaknya dari masa lalu sampai sekarang,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
