Hery Haryanto Azumi Nilai Pergolakan di NU Berakar dari Dinamika Arus Bawah

Ia menilai besarnya basis massa NU menjadikan organisasi ini sebagai magnet politik,,baik oleh kekuatan domestik maupun internasional. Namun, menurut dia, potensi tersebut justru bisa berubah menjadi kerentanan apabila para elite NU gagal membangun arah gerakan yang jelas.

“NU adalah organisasi sipil terbesar. Besarnya basis arus bawah ini membuat NU sangat diperhitungkan. Namun, jika elite NU gagal memproyeksikan arah dan kekuatannya, ini justru dapat menimbulkan kekhawatiran,” katanya.

Hery menjelaskan, pemerintah mana pun akan memandang NU sebagai mitra penting dalam melaksanakan agenda pembangunan nasional. Dengan irisan massa yang diperkirakan lebih dari 100 juta orang, NU dianggap memiliki peran strategis dalam pembentukan opini publik dan penguatan moderasi beragama.

“Tanpa NU, banyak agenda pemerintah kehilangan akar sosialnya. Bahkan kelompok minoritas pun bergantung pada NU sebagai pelindung keberagaman dan toleransi,” ujarnya.

Namun demikian, ia menilai ada kalangan elite NU yang terjebak dalam kepentingan politik praktis sehingga berpotensi menjauhkan organisasi dari legitimasi sosialnya.

“Terkadang ada elite yang terlalu mudah tergoda tawaran politik. Itu membuat NU kehilangan pijakan sosial dan muncul sikap seolah NU dapat dijadikan alat politik untuk ambisi pribadi,” ucapnya.

Menurut Hery, NU harus kembali menegaskan diri sebagai aset bangsa yang produktif dan menjadi bagian dari solusi terhadap persoalan kebangsaan. Ia menilai peran NU tidak boleh berhenti hanya pada ruang internal keagamaan, tetapi harus hadir dalam diskursus strategis nasional.

“Jika NU hadir dengan solusi, maka kewibawaannya akan kembali pulih. Kepercayaan publik akan menjadi modal sosial terbesar NU tanpa harus meminta kepada negara,” kata Hery.

Sebaliknya, ia memperingatkan bahwa konflik internal yang berlarut-larut akan merugikan bukan hanya warga NU, tetapi juga harapan publik terhadap masa depan Indonesia.

Menanggapi dinamika yang kini sedang berlangsung di PBNU, Hery mendorong agar penyelesaian dilakukan dengan cara yang damai, terbuka, dan mengutamakan kepentingan organisasi.

“Kepengurusan sekarang harus ditutup secara husnul khatimah. Agenda pribadi tidak boleh mengalahkan kepentingan publik,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya melibatkan para ulama sepuh untuk memberikan nasihat agar keputusan yang diambil memiliki legitimasi moral dan diterima luas oleh jamaah.

“Yang menentukan bukan tekanan kelompok tertentu, tetapi konsensus para ulama dan warga NU. Itu akan menentukan bagaimana masa depan NU dan relevansinya di tingkat nasional maupun global,” ungkapnya