JAKARTA, (ERAKINI) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kembali menegaskan urgensi penguatan sistem peringatan dini yang terintegrasi serta sinergi lintas sektor untuk meminimalkan risiko bencana hidrometeorologi di tengah dampak perubahan iklim yang kian terasa.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Andri Ramdhani, dalam forum diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Cuaca Ekstrem, Sinergi dan Kolaborasi Bersama Atasi Bencana”.
Dalam pemaparannya, Andri mengungkapkan bahwa laporan State of the Global Climate 2024 yang dirilis World Meteorological Organization (WMO) menetapkan tahun 2024 sebagai tahun terpanas sepanjang sejarah pencatatan. Anomali suhu global bahkan telah melampaui ambang batas 1,5 derajat Celsius dibandingkan era praindustri.
“Data observasi menunjukkan tren kenaikan suhu yang konsisten, baik secara global maupun regional di Indonesia. Kondisi ini berdampak langsung pada meningkatnya intensitas dan frekuensi cuaca ekstrem yang memicu bencana hidrometeorologi,” ujar Andri dikutip dari laman resmi BMKG, Sabtu (7/2/2026).
Selaras dengan laporan global tersebut, data BMKG selama 16 tahun terakhir (2010–2025) menunjukkan lonjakan kejadian banjir dan tanah longsor yang terus meningkat. Peningkatan ini berjalan seiring dengan tren pemanasan suhu dan perubahan iklim. Wilayah dengan kejadian tertinggi tercatat di Jawa Barat, disusul Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, serta sejumlah daerah lain di Pulau Sumatra.
Andri juga memaparkan bahwa suhu rata-rata nasional Indonesia pada 2024 mencapai 27,52 derajat Celsius, tertinggi sejak pencatatan suhu dilakukan. Kondisi ini menyebabkan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan, kini mendominasi lebih dari 90 persen total bencana yang terjadi secara nasional.
Tak hanya suhu, intensitas hujan ekstrem pun menunjukkan tren peningkatan signifikan. Curah hujan harian di atas 150 milimeter kini semakin sering terjadi, bahkan dalam beberapa kasus tercatat mencapai 300 hingga 400 milimeter per hari. “Kondisi ini inline dengan tren perubahan suhu dan perubahan iklim yang terjadi secara global,” jelasnya.
Menurut Andri, situasi tersebut menuntut peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, terutama dalam mengonversi informasi dan peringatan dini dari BMKG menjadi peta kerentanan wilayah oleh pemerintah daerah. Tantangan ke depan tidak hanya bersumber dari perubahan iklim global, tetapi juga dari perlunya integrasi strategi mitigasi bencana yang hingga kini masih perlu diperkuat.
Dalam aspek mitigasi, Andri menekankan pentingnya pengembangan Sistem Peringatan Dini Multibahaya (Multi-Hazard Early Warning System/MHEWS) yang terintegrasi, sejalan dengan inisiatif global Early Warning for All (EW4All). Sistem ini bertumpu pada empat pilar utama, yakni pemahaman risiko bencana, deteksi dan pemantauan, kesiapsiagaan serta respons, dan penyampaian informasi yang efektif kepada masyarakat.
Selain penguatan sistem, peningkatan literasi dan edukasi kebencanaan juga dinilai krusial. Salah satu upaya yang terus dilakukan BMKG adalah melalui program Sekolah Lapang.
“Artinya ini juga poin penting untuk meningkatkan awareness dari masyarakat bahwa bencana hidrometeorologi ini tidak bisa kita elakkan lagi terus. Harus kita gugah awareness tersebut melalui edukasi dan program-program yang tentunya sampai ke masyarakat untuk meningkatkan pemahaman terhadap upaya mitigasi bencana,” jelasnya.
Lebih lanjut, Andri menambahkan bahwa efektivitas peringatan dini sangat bergantung pada tindak lanjut di tingkat hilir melalui kesiapsiagaan dan kapasitas respons yang melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait. Diseminasi informasi juga memerlukan peran seluruh pemangku kepentingan agar peringatan dini dapat diterima dan dipahami masyarakat secara luas. “Peringatan dini dapat menyelamatkan nyawa dan harta benda jika seluruh komponen sistem peringatan dini bekerja bersama dan saling melengkapi,” tegas Andri.
Ia juga menegaskan bahwa BMKG berada pada peran hulu dalam rantai sistem peringatan dini, yakni melaksanakan pemantauan, analisis, dan penyampaian peringatan dini terhadap potensi cuaca dan iklim ekstrem, gempabumi, serta tsunami, sekaligus mendiseminasikan informasi tersebut kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di daerah. “Golden time bencana hidrometeorologi sebenarnya cukup panjang, mulai dari tujuh hari, tiga hari, hingga hitungan jam sebelum kejadian. Kuncinya ada pada kesiapsiagaan, pemetaan risiko, dan langkah kontingensi yang jelas di daerah,” ujarnya.
