Rapat Koordinasi Kesiapan Angkutan Nataru 2025/2026 di Surakarta, Jumat (14/11/2025) yang dihadiri oleh perwakilan BMKG, Sesmenko Infrawil, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-DI Yogyakarta, jajaran Direktur Perhubungan Darat, Kepala BPTD Kelas I Jawa Tengah. (Foto: Kemenhub).
SURAKARTA, (ERAKINI) – Mengantisipasi lonjakan perjalanan masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga kelancaran mobilitas di wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat), Aan Suhanan, memaparkan bahwa seluruh strategi tersebut disusun berdasarkan analisis data dan evaluasi penyelenggaraan angkutan Nataru pada tahun-tahun sebelumnya.
1. Penambahan Kapasitas Jalan hingga Skema Ganjil-Genap
Salah satu fokus utama Kemenhub adalah menambah kapasitas tampung jalan yang selama periode Nataru kerap tidak mampu menahan padatnya volume kendaraan. Menurut Aan, jalur menuju kawasan wisata menjadi titik paling rawan sehingga opsi rekayasa lalu lintas seperti one way, contra flow, hingga ganjil-genap dapat diterapkan sebagai langkah antisipasi.
“Untuk mencegah kemacetan di jalur wisata, kita perlu fleksibel menggunakan one way, contra flow, atau ganjil genap, tergantung kebutuhan di lapangan. Koordinasi antarinstansi di daerah sangat dibutuhkan agar kepadatan bisa terurai,” ujar Aan dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Angkutan Nataru 2025/2026 di Surakarta, Jumat (14/11/2025).
2. Pembatasan Kendaraan Berat Sumbu Tiga ke Atas
Dari evaluasi tahun sebelumnya, pembatasan angkutan barang dengan sumbu tiga atau lebih juga menjadi strategi penting untuk menjamin kelancaran arus kendaraan, terutama di jalan tol. Aan mengungkapkan bahwa draf kebijakan pembatasan transportasi barang saat periode Nataru 2025/2026 telah disusun dan segera difinalisasi. “Demi kelancaran dan keselamatan dapat melakukan pembatasan angkutan sumbu tiga ke atas. Saat ini kami sudah membuat draf terkait aturan pembatasan angkutan barang sumbu tiga ke atas selama Nataru 2025/2026,” katanya.
3. Penerapan Delaying System untuk Cegah Stuck Total
Selain rekayasa kapasitas, Kemenhub juga menyiapkan delaying system, yakni metode pengaturan arus dengan memperlambat sementara dan mengalihkan kendaraan ke jalur tertentu demi mencegah penumpukan ekstrem di satu titik.“Strategi ini perlu pengkajian yang cermat, sehingga delaying system ini tidak hanya memindahkan kemacetan ke titik yang lain,” kata Aan.
4. Siaga Cuaca Ekstrem: Longsor, Banjir, hingga Hujan Lebat
Libur Nataru tahun ini bertepatan dengan puncak musim hujan yang telah diproyeksikan BMKG. Risiko bencana hidrometeorologi seperti longsor dan banjir perlu diantisipasi dengan serius, terutama di Jawa Tengah yang memiliki banyak titik rawan.
“Kita berharap tidak akan terjadi longsor, tapi tetap perlu kita siapkan mitigasinya, dengan membangun posko terpadu, siapkan alat berat, dan lain sebagainya di titik-titik rawan. Perlu juga kita integrasikan layanan, jadi kita bisa cepat melakukan penanganan,” katanya.
5. Sinergi dan K3I Menjadi Kunci Utama
Aan menegaskan bahwa keberhasilan seluruh strategi tidak terlepas dari sinergi antar-stakeholder. Kolaborasi menjadi pilar utama dalam menjaga kelancaran angkutan Nataru.Ia menyoroti pentingnya penerapan K3I atau Kendali, Koordinasi, Komunikasi, dan Informasi untuk memastikan seluruh data dan sistem informasi antarinstansi terintegrasi dengan baik.
“Kunci sukses yang selanjutnya adalah menerapkan K3I atau Kendali, Koordinasi, Komunikasi, dan Informasi. Jadi kita bisa bangun posko bersama, lalu integrasikan data dari aplikasi tiap-tiap stakeholder sehingga penanganannya bisa cepat,” ucapnya.
Menurut Aan, salah satu faktor penting dalam kelancaran Nataru adalah informasi real-time. Manajemen media yang terkoordinasi akan membantu masyarakat memilih rute terbaik, menghindari titik macet, serta memahami kondisi cuaca dan potensi kerawanan di lapangan.
Adapun rakor ini dihadiri oleh perwakilan BMKG, Sesmenko Infrawil, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-DI Yogyakarta, jajaran Direktur Perhubungan Darat, Kepala BPTD Kelas I Jawa Tengah.
