2.086 Hektare Lahan di IKN Masih Bermasalah, Jokowi Minta AHY Segera Membereskan

"Kita menyoroti ada bidang-bidang tanah, utamanya 2.086 hektare yang saat ini belum bisa dikatakan clear untuk bisa digunakan dalam pembangunan IKN," kata AHY kepada wartawan.

Presiden Jokowi mewanti-wanti untuk berhati-hati dalam pembebasan lahan di IKN. Upaya persuasif dan jual untung, harus dikedepankan.

“Di sini lah kita ingin adanya percepatan tetapi juga tidak boleh grusa grusu (gegabah). Kita ingin semua tahapannya dilakukan dengan baik, pendekatan yang humanis, sehingga Insya Allah tidak menyisakan masalah di kemudian hari,” lanjut AHY.

AHY menjelaskan, terdapat sejumlah bidang lahan yang masih perlu segera dituntaskan statusnya, dengan menjalankan skema dampak sosial kemasyarakatan atau memberi ganti rugi kepada masyarakat yang menghuni lokasi-lokasi tersebut.

Di antara bidang lahan yang menjadi prioritas yaitu lokasi pengendali banjir Sepaku, yang luasannya kurang lebih 2,75 hektare atau sekitar 22 bidang tanah.

Selain itu, lokasi yang akan dibangun menjadi jalan bebas hambatan (tol) segmen 6A dan 6B yang luasannya 44,6 hektare atau kurang lebih 48 bidang tanah, juga perlu dipercepat pembebasannya.

Namun, di tengah kendala tersebut, AHY memastikan bahwa pembangunan IKN terus berjalan maju. Kementerian ATR/BPN siap memberikan dukungan penuh kepada Otorita IKN untuk mengurus penyiapan lahan dan tata ruangnya.

“Yang jelas bagi kami prinsipnya harus clean and clear (jelas) dulu lahan yang ada, baru kemudian kami keluarkan sertifikat hak pakainya untuk digunakan semaksimal mungkin demi memberikan dukungan pada proyek-proyek yang ada di IKN,” tandasnya.

Pembayaran ganti rugi lahan di wilayah IKN yang termasuk Proyek Strategis Nasional dilakukan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMSN).

Kementerian ATR/BPN mencatat terdapat sembilan rencana detail tata ruang (RDTR) IKN yang sudah dituntaskan. Kemudian, 21 paket pengadaan tanah IKN di mana 10 paket sudah tuntas. Lalu, 11 paket tersisa kemajuannya mencapai 80 persen atau tersisa 20 persen yang perlu dikawal dengan baik.