JAKARTA, (ERAKINI) - Sejumlah tokoh nasional mulai berdatangan ke Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (27/4/2026) siang, di tengah kabar Presiden Prabowo Subianto akan melantik pejabat baru di jajaran Kabinet Merah Putih. Kehadiran mereka memicu spekulasi terkait agenda reshuffle kabinet dan pengisian posisi strategis di pemerintahan.
Tokoh yang hadir antara lain Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Dudung Abdurachman, Ketua Umum KSPSI Moh Jumhur Hidayat, mantan Kepala Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, serta mantan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding.
Mereka tiba mulai pukul 13.50 WIB dengan mengenakan setelan jas lengkap, kopiah, dan dasi biru muda. Jumhur Hidayat menjadi tokoh pertama yang datang, disusul Qodari, Abdul Kadir Karding, Dudung, dan terakhir Hasan Nasbi.
Dudung mengungkapkan dirinya dihubungi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk menghadiri prosesi pelantikan di Istana pada sore hari.
"Ya, kemarin ditelepon Letkol Teddy, Seskab, persiapan ke Istana jam 14.15 WIB untuk gladi, jam 15.00 WIB pelantikan," ujar Dudung kepada wartawan.
Meski demikian, Dudung enggan membeberkan jabatan baru yang akan diembannya. Ia menegaskan siap menerima tugas apa pun dari Presiden. "Oh saya prajurit, harus siap ya, apalagi perintah Presiden," katanya.
Senada, Jumhur Hidayat mengaku hadir untuk mengikuti pelantikan, tetapi belum mengetahui posisi yang akan dipercayakan kepadanya. "Hadir ada pelantikan. Pelantikan apanya belum tahu. Belum tahu persisnya," katanya.
Sementara itu, Qodari menyebut Presiden Prabowo memintanya membantu memperkuat komunikasi pemerintah kepada publik.
"Tadi ditelepon Pak Seskab, Bapak Presiden minta saya membantu proses komunikasi, berkomunikasi maksimal untuk program kerja pemerintah," sebut Qodari.
Ia mengisyaratkan jabatan barunya berkaitan dengan komunikasi pemerintahan yang saat ini berada di bawah Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI.
"Persisnya tunggu pengumuman Bapak Presiden, tapi sampai saat ini rasanya berkomunikasi itu kan ada di Badan Komunikasi Pemerintah," jelasnya.
