Alumni MCH: Haji 2024 Sukses karena Kemenag Berani Buat Inovasi

Sebelumnya fast track hanya dinikmati jemaah yang  berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta Jakarta. Menurut Erwin, jemaah sangat diuntungkan karena fisik dan waktunya tidak terkuras. 

Pada pelayanan katering jemaah, tahun ini Kemenag juga menambah menu makanan yang bercitarasa Indonesia. Selain disukai jemaah, inovasi ini juga meningkatkan ekspor bahan baku dan jumlah pekerja seperti juru masak (chef).

Layanan kepada jemaah lansia dan disabilitas juga kian ditingkatkan. Dengan mengusung tagline Haji Ramah Lansia, Kemenag banyak membuat terobosan seperti sistem pendampingan, petugas khusus dan penambahan infrastruktur. Tahun ini ada lebih dari 43.000 jemaah yang perlu mendapatkan layanan khusus. 

Untuk memudahkan akses informasi dan komunikasi, tahun ini Kemenag juga meluncurkan aplikasi Kawal Haji. Lewat aplikasi ini, jemaah bisa melaporkan langsung terkait berbagai layanan seperti transportasi, katering, akomodasi, ibadah, dan lainnya. 

Bahkan aplikasi ini juga memiliki fitur untuk mendeteksi mobilisasi jemaah. Sehingga, jika ada jemaah yang kesulitan mencari hotel, misalnya, bisa mudah ditemukan. 

“Ikhtiar-ikhtiar Kemenag di bawah komando Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas ini adalah sebuah langkah maju. Namun diakui masalah di lapangan sangatlah kompleks sehingga wajar jika ada beberapa yang perlu dibenahi ke depan. Namun masalah yang muncul secara umum tidak krusial dan bisa ditangani cepat petugas dengan baik seperti AC dan antre di  toilet,” ucapnya. 

David Krisna Alka, anggota MCH 2022 menilai, meski sudah dipersiapkan matang, namun penyelenggaraan haji tak akan pernah mencapai kesempurnaan. 

Dengan kesadaran ini, maka perbaikan layanan haji ke depan membutuhkan masukan banyak pihak termasuk dari kalangan DPR, biro perjalanan, praktisi, media, dan masyarakat. 

Namun dia mendorong berbagai masukan yang disampaikan harus konstruktif, bukan demi kepentingan jangka pendek, bahkan demi target politik praktis. 

“Seperti rencana pansus oleh DPR, ini berlebihan. Meski pansus sah-sah saja dibentuk merujuk pasal 93 Tata Tertib DPR, namun dari segi urgensi dan magnitude isu, jauh dari perlu. Malah terkesan dipaksakan. Masih banyak cara lain untuk mengomunikasikan,” ujar aktivis muda Muhammadiyah ini.