Soal Dugaan Pelanggaran Etik MK, Jimly: Bukti Lengkap, Tak Sulit untuk Buktikan

Jimly menyebut, tidak sulit untuk membuktikan kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh 9 hakim terkait dengan Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 soal batas usia capres-cawapres paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

"Apalagi, kami sudah memeriksa CCTV. Kenapa ada perubahan yang kemudian ditarik kembali? Kenapa ada kisruh internal? Beda pendapat kok sampai keluar (publik)?" kata Jimly.

Jimly pun mempertanyakan perihal informasi rahasia yang bocor kepada publik. Adanya hal tersebut, menurutnya, membuktikan adanya masalah.

"Tentu ada masalah kolektif, ini sembilan hakim ada masalah. Ada soal pembiaran, ada soal budaya kerja," kata Jimly.

Hakim MK, kata Jimly, seharusnya bersikap independen. Boleh memengaruhi antarhakim asal menggunakan akal sehat.

"Akal sehat pakai ya, jangan akal bulus. Kasak-kusuk kepentingan itu kan akal bulus juga," ujar Jimly.

Jimly menyebut, seluruh saksi telah dimintai keterangan, MKMK tinggal merumuskan putusan atas 21 laporan yang diterima.

Adapun agenda pad Jumat (3/11/2023) adalah MKMK meminta klarifikasi dari pelapor dan/atau memeriksa Perkara Nomor 21/MKMK/L/ARLTP/X/2023, serta mendengarkan keterangan ahli untuk Perkara Nomor 14/MKMK/L/ARLTP/X/2023.

MKMK juga memanggil Ketua MK Anwar Usman untuk dimintai keterangan terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik.