Pemprov DKI Jakarta segera melanjutkan proyek normalisasi Sungai Ciliwung sebagai salah satu langkah untuk menanggulangi banjir yang kerap melanda Ibu Kota. Foto: Dok
JAKARTA, (ERAKINI) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI segera melanjutkan proyek normalisasi Sungai Ciliwung sebagai salah satu langkah untuk menanggulangi banjir yang kerap melanda Jakarta. Saat ini, Pemprov DKI tengah menyiapkan penetapan lokasi (penlok) untuk pembebasan lahan sebagai tahapan awal pelaksanaan proyek.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan, saat ini penlok pembebasan lahan tengah disiapkan oleh Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA). “Kami memerlukan penlok pembebasan lahan dan sebagainya. Secara khusus Kepala Dinas SDA sudah mempersiapkan untuk itu,” ujar Pramono di Balai Kota, Selasa (15/4/2025).
Lebih lanjut, Pramono menjelaskan bahwa Pemprov telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) guna mempercepat kelanjutan proyek normalisasi.
“Kami sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian PU dan ATR. Normalisasi Ciliwung segera dilanjutkan,” tegasnya.
Dalam proses normalisasi, Pramono menekankan pentingnya pendekatan yang manusiawi terhadap warga terdampak, dan memastikan tidak akan ada penggusuran paksa.
“Kami betul-betul akan melakukan pendekatan kepada warga secara manusiawi. Dan kami berprinsip tidak akan melakukan penggusuran,” ucapnya.
Proyek normalisasi Sungai Ciliwung telah berlangsung selama beberapa tahun, namun tersendat akibat berbagai kendala. Terutama dalam hal pembebasan lahan dan penolakan dari warga di bantaran sungai.
Normalisasi ini merupakan program bersama antara Pemprov DKIJakarta dan Kementerian Pekerjaan Umum. Pemprov DKI bertanggung jawab atas pembebasan lahan dan penertiban bangunan liar, sementara pengerjaan fisik dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) di bawah Kementerian PU.
Hingga saat ini, dari total 33,69 kilometer yang direncanakan, baru 17,17 kilometer yang berhasil dinormalisasi. Sisanya, sepanjang 16,52 kilometer, belum dapat dikerjakan karena proses pembebasan lahan yang belum tuntas.
Dengan dimulainya kembali tahapan administrasi dan koordinasi antar lembaga, Pemprov DKI berharap proyek normalisasi dapat segera berjalan optimal. Jika rampung, proyek ini diyakini akan membawa dampak signifikan dalam mengurangi potensi banjir di kawasan yang selama ini rawan terdampak luapan Sungai Ciliwung.
