Jelang Kongres PDIP 2025, Muncul Baliho 'Megawati Ketum Ilegal'
Abdul Rahman Ahdori
JAKARTA, (ERAKINI) - Menjelang Kongres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) V, muncul sentilan terhadap Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. Salah satunya ditemukan di dinding pinggir Tol Bogor Outer Ring Road (BORR) pada Rabu (18/12/2024).
Baliho bertuliskan "Megawati Ketum Ilegal" tersebut menjadi sorotan setelah diunggah akun Instagram @rekafaturachman, yang kemudian viral pada Jumat (20/12/2024).
Sebagai respons atas munculnya baliho tersebut, PDIP menginstruksikan semua kader untuk bersiaga terhadap potensi gangguan yang bisa merusak stabilitas partai menjelang Kongres V yang dijadwalkan pada 2025.
Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum Nasional, Ronny Talapessy, menyatakan bahwa beredarnya baliho dan spanduk yang dinilai menghasut ini telah menciptakan kondisi ‘siaga-1’ di internal partai.
"Dengan beredarnya baliho dan spanduk yang sifatnya menghasut, telah menciptakan kondisi siaga-1 di internal PDI Perjuangan untuk memberikan reaksi terhadap adanya upaya 'mengawut-awut' PDI Perjuangan menjelang Kongres PDI Perjuangan sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri," ujar Ronny dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Kamis (19/12/2024).
PDIP menduga adanya pihak-pihak yang berusaha menggoyahkan kepemimpinan Megawati dan struktur partai. Ronny menambahkan bahwa banyak kader yang merasa marah dengan gerakan tersebut yang berasal dari luar partai.
Ia menegaskan bahwa PDIP adalah partai yang sah sesuai dengan akta notaris Nomor 05 Tanggal 27 Juni 2024, serta struktur kepengurusan yang baru yang telah disahkan oleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor: M.HH-05.11.02 Tahun 2024, tertanggal 1 Juli 2024.
"Keabsahan ini tidak terbantahkan dan menjadi dasar kuat bagi PDI Perjuangan dalam menjalankan tugas politiknya," jelasnya.
Ronny juga mengingatkan bahwa perpanjangan masa kepengurusan Megawati hingga 2025 sudah sesuai dengan Pasal 28 Anggaran Dasar Partai dan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga Partai. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan hak prerogatif Ketua Umum yang diamanatkan melalui Kongres Partai dan Rakernas V PDIP Tahun 2024.
















