Dituding Gunakan Pakta Integritas, TKN: Penggiringan Opini Dilakukan untuk Tutupi Rekam Jejak

Menurut dia, siapapun yang mengatakan dan memanipulasi pemberitaan tersebut akan menuai atas manipulasi yang dia lakukan.

"Nah, nanti akan kita lihat karena politik ini kan arus kebenaran, siapa yang melakukan manipulasi akan menuai sesuatu hal yang jauh lebih besar, karena berbagai penggiringan opini itu dilakukan untuk menutupi rekam jejaknya, sehingga nanti akan ada suatu dialektika, yang benar adalah benar," ucap Hasto kepada wartawan di Hotel Sari Pacific, Menteng Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2023).

Hasto mengungkapkan, PDIP tak menggunakan cara pakta integritas untuk memenangkan Ganjar-Mahfud. PDIP juga tidak mengenal manipulasi dan drama sekadar ingin menang pemilu.

"Tadi dari Pak Arsjad juga menegaskan bahwa no black campaign, kita tidak mengenal model-model manipulasi drama, dulu ada Ratna Sarumpaet, dan ini kan muncul suatu drama-drama yang baru. Kami tidak pakar menjadi sutradara, pemain, penulis naskah, semua sekaligus, kami nggak punya pengalaman di situ," ujarnya.

Menurut Hasto, prinsip netralitas ASN harus dijaga. Menurutnya, prinsip netralitas itu terkoyak saat Mahkamah Konstitusi (MK) dapat diintervensi.

"Ini kan Pj Gubernur dibangun dengan satu kesadaran bahwa di dalam masa transisi ini prinsip-prinsip netralitas harus dijaga. Tapi prinsip-prinsip ini kan terkoyak ketika Mahkamah Konstitusi yang terpisah saja itu bisa diintervensi. Inilah yang mengoyakkan prinsip-prinsip seperti itu. Maka mari kita kembalikan pada roh demokrasi jurdil, demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi," tuturnya.

Lebih lanjut Hasto mengaku tak tahu apakah isu pakta integritas dibangun untuk menutupi keputusan MK terkait batas usia capres-cawapres yang sempat ramai. Dia mengatakan intervensi terhadap MK merupakan bentuk pencederaan terhadap pakta integritas yang tertinggi.