Kegiatan pertemuan keempat stakeholder penyusunan Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Perawatan (PJ-RAN-EP) untuk dunia kerja yang lebih setara gender di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (3/10/23).
JAKARTA, (ERAKINI)-International Labour Organization (ILO) serta Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPA) menggelar pertemuan keempat stakeholder penyusunan Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Perawatan (PJ-RAN-EP) untuk dunia kerja yang lebih setara gender, Selasa (3/10/23).
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak menyampaikan bahwa Peta Jalan Road Map dan Rencana Aksi Nasional tentang Ekonomi Perawatan (PJ-RAN-EP) sejalan dengan visi Indonesia emas 2045.
“Care ekonomi ini merupakan salah satu isu yang dibahas secara serius pada saat Indonesia dipercayai presidensi G20 pada tahun lalu dan pada tahun ini, dimana Indonesia menjadi presidensi untuk ASEAN,” uajr Emil.
Dia mengatakan bahwa berbagai macam tantangan pembangunan sosial membutuhkan langkah-langkah ekstra dan inovasi trobosan yang bukan saja melibatkan teknologi dan teknik, tetapi juga peningkatan kepedulian dari segenap elemen masyarakat.
Menurutnya, capaian yang akan dituju tidak lah mudah, sehingga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat.
“Capaian yang harus kita perjuangkan tidaklah mudah, maka dari itu, jika hanya mengandalkan birokrasi semata, tentu ini tidak cukup, karena kita membutuhkan partisipasi aktif dari segenap masyarakat, juga dunia usaha dan civil society, sehingga kita dapat mengakselerasi capaian-capaian tersebut,” kata dia.
“Oleh karena itu, dalam PJ-RAN-EP, keduanya akan memberikan langkah-langkah yang terukur dan sistematik yang kemudian bisa diikuti segenap elemen, termasuk kami selaku pemerintah daerah dalam mendorong care ekonomi dan mewujudkan pencapaian target-target tersebut,” ungkapnya dalam sambutan vidio yang ditayangkan di ballroom hotel Vassa Surabaya.
Selaras dengan hal tersebut, Direktur ILO untuk Indonesia dan Timur Leste, Michiko Miyamoto menyampaikan bahwa ILO memberikan dukungan penuh kepada pemerintah Indonesia baik di tingkat nasional maupun daerah dalam finalisasi peta jalan dan rencana aksi nasional di bidang ekonomi perawatan.
Pada kesempatan yang sama, Michiko menyampaikan bahwa pada pertemuan kali ini, pihaknya menekankan pada satu isu strategis yang memiliki permintaan cukup tinggi di Indonesia, yaitu layanan penitipan anak.
Menurutnya, berinvestasi dalam pengasuhan anak sangat penting untuk perkembangan anak, selain itu juga dapat menciptakan lapangan kerja dan partisipasi perempuan dalam perekonomian serta kesetaraan gender.
“Berinvestasi dalam layanan penitipan anak memungkinkan perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai peran di masyarakat, perekonomian, dan pekerja. Hal ini baik bagi kita semua, khususnya pekerja yang memiliki tanggung jawab keluarga,” tuturnya.
“Hal ini juga penting untuk meningkatkan perlindungan terhadap pekerja pengasuhan anak yang masih membutuhkan pengakuan atas peran penting mereka dan tantangan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak, seperti rendahnya pengakuan dan rendahnya upah,” ujarnya menambahkan.
Dalam sambutannya, Michiko menyampaikan bahwa pihaknya mengunjungi empat model layanan penitipan anak yang ada di Jawa Timur, yaitu layanan penitipan anak berbasis perusahaan di sektor manufaktur dan lembaga negara, layanan penitipan anak swasta, dan layanan penitipan anak berbasis komunitas.
“Keempat jenis layanan penitipan anak ini memberikan sasaran pekerja yang berbeda: pekerja berpenghasilan menengah ke atas, pekerja berpenghasilan menengah, dan pekerja berpenghasilan rendah, dan menyasar pekerja di sektor formal dan informal,” ungkapnya.
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa ILO mendorong Indonesia untuk menemukan pendekatan terbaik dalam menemukan banyak pilihan layanan penitipan anak.
“Dengan ini, ILO mendorong Indonesia untuk memilih pendekatan yang terbaik, guna memastikan semua pekerja dengan tanggung jawab keluarga mendapatkan layanan penitipan anak yang mudah diakses, terjangkau, berkualitas dan pekerjaan yang layak bagi pekerja penitipan anak,” ungkapnya.
Selain membahas isu tentang penitipan anak, dalam kegiatan tersebut dia juga menyampaikan terkait care ekonomi yang tidak kalah penting untuk mendorong kesetaraan gender, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial.
“Menurut laporan ILO tahun 2022 'Perawatan di tempat kerja: Berinvestasi dalam cuti perawatan dan layanan untuk dunia kerja yang lebih setara gender' secara progresif mengisi kesenjangan yang ada dalam ketersediaan, akses, kecukupan dan kualitas kebijakan cuti dan layanan perawatan dapat menghasilkan secara global hingga 280 juta pekerjaan pada tahun 2030,” tuturnya.
“Pada tahun 2035 terdapat 19 juta pekerjaan, dengan total 299 juta pekerjaan yang didorong oleh 96 juta pekerjaan langsung di bidang penitipan anak, 136 juta pekerjaan langsung di bidang perawatan jangka panjang, dan 67 juta pekerjaan tidak langsung di bidang non-perawatan,” kata Michiko menambahkan.
Kemudian, Direktur ILO tersebut juga menekankan pentingnya kolaborasi strategi di tingkat nasional dan juga tingkat lokal.
“Keterlibatan pemangku kepentingan lokal antara pemerintah, pengusaha, konfederasi serikat pekerja dan organisasi masyarakat sipil sangat penting untuk mengidentifikasi kebutuhan dan solusi, guna memperkuat peta jalan dan rencana aksi nasional ekonomi perawatan yang akan diintegrasikan ke dalam proses Rencana Jangka menengah Nasional yang sedang berjalan, dan Pembangunan pada tahun 2024-2029,” kata Michiko.
