JAKARTA, (ERAKINI) — Momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026, Pemprov DKI Jakarta memutihkan ijazah 2.026 siswa yang tertahan di sekolah, dengan menelan anggaran sekitar Rp3,9 miliar.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, langkah ini merupakan upaya konkret pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan sekaligus membuka kembali peluang bagi warga yang sempat terkendala.
“Pada tahap pertama tahun 2026 akan dibagikan kurang lebih kepada 2.026 peserta didik dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK hingga PKBM. Bekerja sama dengan Baznas, total anggarannya Rp3.953.712.300,” ujar Pramono usai upacara peringatan Hardiknas 2026 di Balai Kota Jakarta, Senin (4/5).
Pramono menegaskan, pemutihan ijazah bukan sekadar pembagian dokumen administratif. Ijazah, kata dia, menjadi kunci penting untuk melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
Selain program tersebut, Pemprov DKI juga mencairkan bantuan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tahap pertama tahun 2026. Sebanyak 15.825 mahasiswa menerima bantuan dengan total anggaran mencapai Rp142,4 miliar.
“Pemerintah DKI Jakarta telah mencairkan KJMU tahap pertama tahun 2026 kepada 15.825 mahasiswa, dengan nilai Rp142.425.000.000,” ungkapnya.
Pramono menjelaskan, jumlah penerima KJMU bersifat dinamis dan disesuaikan secara berkala. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti mahasiswa yang telah lulus, cuti akademik, tidak memenuhi standar akademik, hingga menerima bantuan lain seperti KIP Kuliah.
Di sisi lain, Pramono optimistis Jakarta dapat menjadi role model dalam pengembangan dan pemerataan pendidikan di Indonesia. “Jakarta saya yakin bisa menjadi role model pendidikan di Indonesia,” katanya.
Pemprov DKI pun terus menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah menambah jumlah sekolah swasta gratis menjadi 103 sekolah pada tahun ini.
Berbagai program pendukung pendidikan lainnya seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), KJMU, hingga pemutihan ijazah juga terus diperkuat, disertai perbaikan infrastruktur sekolah.
“Kami berkomitmen menggratiskan 103 sekolah swasta di Jakarta. KJP, KJMU, pemutihan ijazah, dan perbaikan infrastruktur sekolah tetap menjadi prioritas utama,” jelasnya.
Ke depan, Pemprov DKI membuka peluang untuk menambah jumlah sekolah swasta gratis, termasuk madrasah di bawah Kementerian Agama, jika didukung ruang fiskal yang memadai.
Tak hanya itu, Pemprov DKI juga tengah mengkaji program beasiswa luar negeri gratis melalui skema LPDP khusus Jakarta.
Seluruh program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus menekan ketimpangan ekonomi di ibu kota. Tercatat, gini ratio Jakarta mengalami penurunan dari 0,441 menjadi 0,423.
