Pilpres 2024, Jokowi: Hak Demokrasi, Menteri dan Presiden Boleh Memihak

JAKARTA, (ERAKINI) - Presiden Jokowi merespons adanya indikasi pejabat negara yang mendukung salah satu pasangan calon presiden (capres) dan cawapres pada Pemilu 2024. Jokowi menegaskan setiap pajabat negara berhak mendukung salah satu konstestasi Pilpres 2024.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Yang paling penting, presiden itu boleh loh kampanye, presiden boleh loh memihak, boleh," ujar Presiden Jokowi menjawab wartawan seusai menyaksikan penyerahan pesawat C-130J A-1344 Super Hercules, Helikopter AS-550 Fennec, dan Helikopter AS-565 Panther, dari Kementerian Pertahanan (Kemhan) ke TNI AU di Pangkalan TNI AU Halim, Rabu (24/1/2024).

Meski demikian, Jokowi menegaskan bahwa kegiatan kampanye yang dilakukan pejabat tersebut tidak boleh menggunakan fasilitas negara.

"Yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa begini (mendukung) enggak boleh, berpolitik boleh, menteri juga boleh," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) yang juga Cawapres nomor urut 03 Mahfud MD mengaku risau dengan kondisi saat ini. Terlebih adanya indikasi pajabat negara mendukung salah satu paslon capres dan cawapres.

“Negara kita sedang tidak baik-baik saja. Kita melihat indikasi penyimpangan kekuasaan. Negara sudah tidak netral dalam penyelenggaraan pemilu. Ada pengerahan aparat. Presiden pun bertindak, perangkat desa dikerahkan,” ujar Mahfud dalam acara “Tabrak Prof!”, di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).