Akademisi sekaligus Dosen Hubungan Internasional Program Studi Ketahanan Nasional Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (SKSG UI), Muhamad Syaroni Rofi'i dalam acara diskusi bertajuk 'Amerika dan Dunia Arab Pasca Kunjungan Presiden Donald Trump' yang digelar Forum Kramat di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (23/5/2025). (Foto: PBNU)
JAKARTA, (ERAKINI) - Akademisi sekaligus Dosen Hubungan Internasional Program Studi Ketahanan Nasional Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (SKSG UI), Muhamad Syaroni Rofi’i menilai, kunjungan Donald Trump ke tiga negara Teluk, yakni , , dan , sebagai upaya menggaet dukungan dari kelompok di kawasan Timur Tengah.
Menurut Syaroni, ketiga negara yang dikunjungi Trump merupakan pemain kunci atau keyplayer di kawasan, yang tergabung dalam GulfCooperationCouncil (GCC).
“Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar ini adalah pusat kekuatan Sunni di Timur Tengah, dan saat ini gerbong Sunni memang sedang berada di atas angin,” ujarnya dalam acara diskusi bertajuk 'Amerika dan Dunia Arab Pasca Kunjungan Presiden Donald Trump' yang digelar Forum Kramat di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (23/5/2025).
Syaroni menambahkan, blok Sunni selama ini merasa terancam oleh pengaruh Iran yang mewakili kekuatan Syiah. Iran dinilai kerap mengganggu stabilitas kawasan, baik secara langsung maupun melalui kelompok milisi seperti Houthi di Yaman.
"Negara-negara Teluk, terutama Arab Saudi, merasa was-was terhadap potensi serangan dari kelompok seperti Houthi yang diduga mendapat dukungan dari Iran. Ini menimbulkan kebutuhan akan jaminan keamanan yang lebih kuat,” katanya.
Dalam konteks inilah, ujar Syaroni, kunjungan Trump dipandang sebagai bentuk penguatan hubungan strategis antara Amerika Serikat dengan negara-negara Teluk.
Tak hanya itu, kehadiran Trump tidak hanya dimaknai secara simbolik, tetapi juga sebagai penegasan bahwa AS siap menjamin keamanan mitra-mitra strategisnya di kawasan.
"Negara-negara petrodolar seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab menginginkan stabilitas untuk mendorong pembangunan ekonomi. Maka dari itu, kehadiran Trump dipahami sebagai sinyal bahwa Amerika akan tetap menjadi penjaga keamanan kawasan," bebernya.
Lebih lanjut, Syaroni menyebut bahwa kebutuhan negara-negara Teluk terhadap teknologi dan sistem pertahanan canggih semakin mendesak. Dalam hal ini, Amerika Serikat menjadi mitra yang ideal.
“Jika keamanan diserahkan kepada Amerika, maka ada jaminan stabilitas yang diharapkan. Ini bagian dari diplomasi strategis Trump,” ujar Syaroni.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Ulil Abshar Abdalla, menilai kunjungan Presiden Amerika SerikatDonald Trump ke kawasan Teluk menandai perubahan signifikan dalam kebijakan luar negeri AS terhadap negara-negara Arab.
Menurut Ulil, kunjungan ke negara Teluk tanpa mengajak Israel memiliki pesan berbeda. Sebab hal itu berbeda dengan kunjungan Trump pada 2017 yang menyertakan Israel dalam agenda perjalanannya.
"Ini adalah kunjungan yang mengejutkan, karena kali ini tidak ada Israel dalam daftar negara yang dikunjungi. Hal ini mencerminkan dinamika politik baru," kata Ulil.
Ulil menilai kunjungan ini terjadi dalam konteks perubahan signifikan setelah 4 tahun pemerintahan Presiden Joe Biden. Selama masa itu, negara-negara Teluk dinilainya kehilangan pengaruh dalam hubungan dengan Washington.
"Selama era Biden, negara-negara Teluk seperti mati gaya. Biden dalam pidato perdananya pada 2020 bahkan menyebut tidak akan memberikan 'cek kosong' kepada negara-negara Arab, termasuk Mesir dan Arab Saudi," ujar Ulil.
Ulil menuturkan, dalam pidatonya, Biden juga menyebut Arab Saudi sebagai 'negara pariah' menyusul pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi. Hal ini, kata Ulil, jelas memperburuk hubungan antara kedua negara dan mendorong Arab Saudi mendekat ke Tiongkok dan Rusia.
Diketahui, kegiatan diskusi yang digelar Forum Kramat merupakan agenda rutin PBNU yang membahas berbagai persoalan global. Kegiatan kali ini turut dihadiri ratusan peserta dari berbagai unsur masyarakat, termasuk perwakilan badan otonom dan lembaga di bawah naungan PBNU.
