Tok! RUU BUMN Disahkan DPR, Kementerian BUMN Berubah Jadi Badan Pengaturan BUMN

“Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Dasco di ruang paripurna.

“Setuju,” jawab para anggota dewan serempak.

Sebelum dibawa ke persidangan, Komisi VI DPR bersama pemerintah telah menyepakati pengambilan keputusan tingkat I terhadap revisi UU BUMN. Seluruh fraksi di Komisi VI menyatakan setuju agar RUU tersebut dibawa ke paripurna untuk disahkan.

Adapun revisi kali meliputi 84 pasal. Beberapa poin penting yang diubah antara lain transformasi Kementerian BUMN menjadi BP BUMN dan larangan rangkap jabatan bagi menteri dan wakil menteri di jajaran BUMN.