Tanggapi Pansus Haji, Dirjen PHU: Kemenag Tidak Pernah Jualan Kuota

"Tentu mendengar kuota tambahan sebanyak itu, kami dari Kementerian Agama juga senang dan sekaligus juga berpikir keras. Kira-kira gimana cara membawanya ke sana, pembagiannya, kemudian juga layanannya di Tanah Air, layanannya di sana (Makkah), dan seterusnya. Dan, kami juga berangkat ke Tanah Suci, berdiskusi dengan Kementerian Haji dan Umrah (Arab Saudi) terkait dengan kuota tambahan ini," jelasnya.

Sebelum mendapatkan kuota tambahan, kata Hilman, pihaknya sudah membuat simulasi dan sejumlah skenario persiapan pelaksanaan haji 2024. Dengan tambahan 20.000 jemaah, jelas berpengaruh dengan persiapan, baik dari sisi layanan dan penempatan jemaah di Tanah Suci.

Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi mulai melakukan simulasi-simulasi terkait dengan peta penempatan jemaah yang sudah ada pada bulan Desember 2023, yakni zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, dan 5 yang biasa ditempati jemaah Indonesia.

"Kemudian, kita simulasikan cukup enggak nih di zona 3 dan 4? Kita hitung. Nah, memang di situ kan first come, first serve juga. Dan Saudi tidak bisa serta-merta (menggeser negara lain) karena jmaah Indonesia nambah banyak.  Negara lain minggir dulu, enggak bisa begitu, jadi diatur. Jadi, Malaysia masih ada di situ, Filipina masih di situ, China masih ada, diatur seperti itu," bebernya.

Dari hasil diskusi dan simulasi serta mempertimbangkan kepadatan, maka jemaah tambahan ditempatkan ke zona 2 yang relatif masih kosong. Zona 2 ini memang berbeda dari zona lainnya, karena biasanya dipakai oleh jemaah haji jalur khusus.

"Pada tanggal 8 Januari 2024 Kementerian Haji Arab Saudi memberikan approval. Mereka menyatakan, dari Kerajaan Arab Saudi di dalam naskahnya memberikan tambahan kuota 20.000 dengan pembagian seperti hasil diskusi kita, 10.000 untuk masuk ke Majul Kaps, bagian yang agak depan, dan sisanya 10.000 digabung dengan 203.000 yang ada di wilayah ini (zona biasa)," ucapnya.

"Landasan Kemenag tentu ada di situ ya. Kami juga berupaya untuk mengomunikasikan perkembangan ini dengan teman-teman kita di DPR sejak Januari. Memang ada situasi tertentu yang agak berat, karena waktu itu sudah mau pencoblosan, 10 hari lagi menghadapi pemilu dan lain sebagainya. Tapi komunikasi juga terus. Bahkan setelah pemilu kita terus berkomunikasi untuk penyesuaian," tandasnya.

Hilman mengakui dalam undang-undang ada aturan soal haji khusus. Tetapi proses pemvisaan dan lain-lain, diatur langsung oleh Arab Saudi.

"Bukan oleh kita. Jadi kita itu hanya mengurusi namanya hajj mission, misi haji Indonesia. Di dalam sistemnya itu yang bisa kita akses. Kalau yang lain soal haji khusus mereka menggunakan sistem yang berbeda. Haji khusus pun saat ini sudah tidak bisa langsung per perusahaan akses, dibuatkan user oleh kementerian Saudi. Jadi, tidak dengan Kemenag untuk urusan haji khusus," pungkasnya.