Komnas Perempuan Sebut UU TPKS Harus Diterapkan di Kasus Body Checking Miss Universe

Dalam konteks ini, Komnas Perempuan mengapresiasi keberanian korban untuk melaporkan kasusnya.

"Kita perlu mendukung upaya pemenuhan hak-hak korban, termasuk dengan tidak menjadikan kritik pada kontes kecantikan sebagai alat pembungkam korban," katanya.

Dia menyesalkan sejumlah pihak yang melakukan siber bullying terhadap pelapor kasus ini.

"Cyber bullying itu semakin menekan korban yang saat ini tengah berupaya mengatasi rasa trauma, malu, dan takut dari peristiwa body-checking," kata Andy Yentriyani.

Anggota Komnas Perempuan Alimatul Qibtiyah menambahkan pihaknya mengidentifikasikan adanya dugaan pelecehan seksual non-fisik, pelecehan seksual fisik, dan pengambilan foto tanpa persetujuan dalam kasus ini.

"Adanya dugaan pelecehan seksual non-fisik, pelecehan seksual fisik, dan pengambilan foto tanpa persetujuan yang menyebabkan korban merasa dipermalukan dan direndahkan martabatnya," kata Alimatul Qibtiyah.

Dalam mendukung korban untuk bersuara dan mengklaim hak atas keadilan dan pemulihannya atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dialaminya, Komnas Perempuan meminta Polri untuk menerapkan UU TPKS, baik untuk tindak pidana, hukum acara, maupun pemenuhan hak-hak korban.

Sebelumnya, salah satu finalis Miss Universe Indonesia 2023 melaporkan PT Capella Swastika Karya sebagai pihak penyelenggara Miss Universe Indonesia dalam kasus dugaan pelecehan seksual ke Polda Metro Jaya, Senin (7/8).