Bupati Indramayu Lucky Hakim Terancam Diberhentikan Sementara Usai Pelesiran ke Jepang

Sejauh ini, Bima menegaskan bahwa belum ada keputusan final mengenai sanksi yang akan dikenakan kepada Lucky Hakim. Pasalnya, proses pemeriksaan masih berlangsung, terutama dalam menelusuri perjalanannya ke luar negeri tanpa izin resmi.

Lebih lanjut, Bima menjelaskan bahwa tindakan Lucky Hakim bertentangan dengan Pasal 76 Ayat (1) Huruf I dan J dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Aturan tersebut dengan tegas melarang kepala daerah maupun wakilnya untuk bepergian ke luar negeri tanpa memperoleh izin dari Menteri Dalam Negeri.

Dalam peraturan yang sama, tepatnya pada Pasal 77 Ayat (2), dijelaskan bahwa bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, yang melanggar ketentuan ini dapat dijatuhi sanksi berupa pemberhentian sementara selama tiga bulan oleh Menteri Dalam Negeri. Sementara itu, bagi gubernur atau wakilnya, keputusan pemberhentian sementara akan diberikan langsung oleh Presiden.

Selain itu, berdasarkan Pasal 77 Ayat (3), baik presiden maupun menteri memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada kepala daerah yang terbukti melanggar ketentuan tersebut.

Bima juga menambahkan bahwa kasus ini seharusnya menjadi pengingat bagi seluruh kepala daerah untuk lebih memahami hak serta kewajiban mereka. Ia menekankan bahwa para pemimpin daerah harus mempelajari kembali peraturan yang berlaku agar tidak melakukan pelanggaran serupa.

"Saat kegiatan retreat, Bapak Menteri Dalam Negeri sudah menyampaikan secara gamblang tentang hak dan kewajiban kepala daerah, termasuk berbagai larangan yang harus dipatuhi. Sanksi-sanksi yang bisa dijatuhkan juga telah dijelaskan secara rinci sebelum acara berlanjut ke Parade Senja," pungkasnya.