Dedi Mulyadi soal Pelesiran Lucky Hakim: Bahagia Tidak Mesti di Jepang

"Kalau mengatakan bahwa oh kotanya tidak seimbang Jepang, bikin dong seimbang Jepang. Kotanya tidak seindah Labuan Bajo misalnya, ya bikin seindah Labuan Bajo, karena kan itu tugas pemimpin," tegas Dedi.

Untuk proses selanjutnya terhadap Lucky Hakim, Dedi menyebut sepenuhnya kewenangan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam penegakan peraturan. Pihaknya hanya menunggu hasil pemeriksaan dari Kemendagri,  termasuk soal sanksi.

Sementara itu, Lucky Hakim dalam klasifikasinya menjelaskan, rencana keberangkatan ke Jepang bersama keluarga sudah direncanakan sejak lama. Bahkan saat masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

"Selama kampanye saya jarang di rumah. Oleh karena itu, saya berjanji kepada keluarga, khususnya anak-anak, untuk mengajak mereka liburan setelah pilkada," ujarnya.

Menurut Lucky, tiket perjalanan telah dibeli sejak Desember 2024 dengan jadwal keberangkatan pada tanggal 2 April dan rencana kepulangan pada tanggal 11 April 2025.

Namun, karena adanya hari kerja pada tanggal 8-10 April 2025, dia sempat mengajukan izin melalui staf. Permohonan izin tersebut, kata Lucky, tidak dapat diproses karena waktu pengajuannya dinilai kurang dari 14 hari kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan.

Lucky mengaku baru mengetahui adanya surat edaran tentang pembatasan perjalanan selama masa libur Lebaran ketika sudah berada di Jepang.

"Mungkin saya kurang teliti. Banyak surat masuk setiap hari dan saya belum sempat membaca semuanya," katanya.

Selama berada di luar negeri, Lucky juga mengaku tetap berkomunikasi secara intens dengan Wakil Bupati Indramayu untuk memastikan pelayanan pemerintahan dan tugas-tugas tetap berjalan normal.