Sepanjang 2025, relasi NU dan pemerintah menunjukkan transformasi signifikan. Sinergi yang sebelumnya identik dengan dukungan moral berkembang menjadi kolaborasi operasional yang menyentuh masyarakat. Foto: Ilustrasi/Ist
JAKARTA, (ERAKINI) — Sepanjang 2025, relasi Nahdlatul Ulama (NU) dan pemerintah menunjukkan transformasi signifikan. Sinergi yang sebelumnya identik dengan dukungan moral berkembang menjadi kolaborasi operasional yang menyentuh langsung masyarakat.
Tahun ini diawali pada Januari 2025 dengan penegasan komitmen PBNU dalam peringatan Harlah ke-102 NU. PBNU secara terbuka menyelaraskan agenda organisasi dengan Asta Cita dan menginstruksikan seluruh struktur untuk aktif mengawal program pemerintah di tingkat akar rumput, khususnya melalui pesantren dan komunitas Nahdliyin.
Memasuki Februari, sinergi tersebut menguat melalui pertemuan pimpinan PBNU dengan Presiden Prabowo di Istana Merdeka. Pertemuan ini dilanjutkan dengan Sarasehan Ulama yang membedah Asta Cita dari perspektif hukum Islam, sekaligus penandatanganan nota kesepahaman antara PBNU dan Badan Gizi Nasional terkait keterlibatan NU dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pengelolaan 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pada Maret 2025, bertepatan dengan Ramadan, PBNU mengambil peran penting dalam menjaga kohesi sosial di tengah potensi perbedaan pelaksanaan ibadah. NU menegaskan pentingnya toleransi dan persatuan sebagai fondasi stabilitas nasional. Peran moderasi ini menjadi bagian dari kontribusi NU dalam menjaga iklim sosial yang kondusif.
Pasca-Idulfitri, April 2025 ditandai dengan akselerasi Gerakan Keluarga Maslahat NU (GKMNU). Program ini dijalankan secara masif di tingkat desa dengan fokus pada edukasi kesehatan, pencegahan stunting, dan penguatan ekonomi keluarga, serta mendapat dukungan pemerintah sebagai model pembangunan sumber daya manusia dari bawah.
Pada Mei 2025, PBNU turut berkontribusi di ranah diplomasi internasional dengan mendukung sikap konsisten pemerintah Indonesia terkait konflik Palestina–Israel. Dukungan terhadap solusi dua negara dipandang sebagai langkah tepat untuk memperkuat posisi Indonesia di forum global sekaligus menunjukkan peran NU dalam diplomasi moral.
Keterlibatan NU dalam program prioritas nasional memasuki fase krusial pada Juni 2025 ketika PBNU secara resmi dilibatkan dalam pengelolaan 1.000 dapur MBG. Mandat tersebut mulai diimplementasikan pada Juli dengan peresmian dapur-dapur MBG di berbagai daerah, bersamaan dengan penguatan pesantren sebagai pusat agropreneur guna mendukung agenda ketahanan dan swasembada pangan nasional.
Peran NU sebagai penyangga stabilitas nasional kembali mengemuka pada Agustus 2025 saat terjadi eskalasi demonstrasi dan kerusuhan di Jakarta. PBNU bersama pimpinan ormas Islam bertemu Presiden Prabowo di Hambalang dan menyerukan pentingnya menjaga ketenangan, kepercayaan, serta komitmen kebangsaan di tengah situasi krisis.
Pada September 2025, kolaborasi sosial PBNU melalui LAZISNU mencatat capaian nyata dengan penyaluran dana kemanusiaan dan pemberdayaan ekonomi senilai miliaran rupiah untuk pesantren, layanan kesehatan, dan UMKM perempuan. Program ini diperluas melalui peluncuran inisiatif “Keluarga Unggul” di sejumlah provinsi.
Momentum Oktober 2025 dimanfaatkan PBNU untuk menegaskan kembali peran strategis pesantren dalam peringatan Hari Santri. Dengan tema penguatan peradaban, PBNU menekankan pesantren sebagai benteng ideologi Pancasila dan ketahanan kebangsaan dalam menyongsong tantangan masa depan.
Penguatan sumber daya manusia berlanjut pada November 2025 melalui peluncuran NU Scholarship hasil kerja sama PBNU dan BAZNAS RI. Program ini membuka akses pendidikan dan peningkatan kapasitas bagi kader NU dan generasi muda berprestasi, baik di dalam maupun luar negeri.
Penghujung tahun, Desember 2025, menjadi ujian sekaligus penegasan peran kemanusiaan NU. PBNU memobilisasi relawan, logistik, dan dana miliaran rupiah untuk membantu korban bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sembari terus mengakselerasi implementasi MBG. Hingga akhir tahun, puluhan SPPG telah beroperasi aktif dan ratusan lainnya berada dalam tahap persiapan, menandai keberhasilan NU mengawal program prioritas pemerintah secara bertahap dan berkelanjutan.
Ketua Umum PBNUKH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menegaskan bahwa sinergi ini merupakan wujud tanggung jawab kebangsaan NU. “NU tidak memposisikan diri sekadar sebagai pendukung, tetapi sebagai mitra yang bekerja bersama pemerintah untuk memastikan kebijakan benar-benar membawa kemaslahatan bagi rakyat,” ujar Gus Yahya, Rabu (31/12/2025).
Menurutnya, kolaborasi ulama dan umara harus diterjemahkan dalam kerja nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Di tengah dinamika internal organisasi pada akhir tahun, PBNU juga berhasil menempuh jalan islah berkat bimbingan para kiai sepuh. “Rekonsiliasi ini menjaga soliditas NU sekaligus memastikan agenda pelayanan umat dan dukungan terhadap program nasional tetap berjalan tanpa gangguan,” ungkap Gus Yahya.
Menatap 2026, PBNU memproyeksikan penguatan kolaborasi yang lebih terstruktur dan berdampak luas. Fokus diarahkan pada perluasan operasional MBG, penguatan ketahanan pangan berbasis pesantren, peningkatan kualitas SDM, serta konsistensi NU sebagai penyangga stabilitas sosial dan kebangsaan.
“Dengan fondasi sinergi yang telah terbangun sepanjang 2025, PBNU optimistis bahwa kerja bersama NU dan pemerintah akan semakin kokoh dalam mengantarkan Indonesia menuju cita-cita Indonesia Emas 2045,” tandas Gus Yahya.
