Kemendikdasmen: Coding dan AI Akan Jadi Mata Pelajaran Wajib di Sekolah

Abdul Mu’ti menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi keagamaan dalam mengawal reformasi pendidikan nasional. Menurutnya, terdapat lima hingga enam program prioritas Kemendikdasmen yang dapat dijalankan bersama PTMA.

Salah satunya adalah program revitalisasi satuan pendidikan, yang tidak hanya berfokus pada perbaikan sarana dan prasarana, tetapi juga penguatan tata kelola dan peningkatan kapasitas tenaga pendidik. Tahun ini, kata dia, sebanyak 16.100 sekolah tengah direvitalisasi dengan anggaran sekitar Rp16,9 triliun.

“Kami ingin sekolah di berbagai daerah mampu mengelola pembelajaran secara mandiri dan efisien dengan dukungan konsultan serta fasilitator profesional,” tuturnya.

Program kedua yang menjadi fokus Kemendikdasmen ialah peningkatan kualitas guru melalui pendidikan profesi dan pelatihan berkelanjutan. Pemerintah telah menyiapkan 808.000 kuota Pendidikan Profesi Guru (PPG) serta memperluas program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi guru yang belum menyelesaikan studi sarjana.

“Pengalaman mengajar kini bisa diakui hingga 70 persen dalam skema RPL. Kami ingin memastikan karier guru tidak terhenti karena kendala administratif,” kata Abdul Mu’ti.

Selain itu, Kemendikdasmen juga tengah mengembangkan pembelajaran mendalam (deep learning) guna memperkuat kompetensi pedagogik dan karakter siswa. Program ini, kata Abdul Mu’ti, bisa dilaksanakan bersama kampus Muhammadiyah-Aisyiyah melalui pelatihan guru dan pengembangan modul ajar.

Mulai 2027, bahasa Inggris juga akan menjadi mata pelajaran wajib sejak kelas 3 SD. Untuk mendukung hal ini, pemerintah akan memprioritaskan pelatihan guru bahasa Inggris agar pelaksanaannya berjalan efektif.

Abdul Mu’ti menegaskan, setiap kebijakan di Kemendikdasmen tidak dibuat secara serampangan, melainkan berdasar pada kajian akademik dan filosofi pendidikan yang kuat.

“Kami ingin kebijakan pendidikan tidak sekadar administratif, tetapi menjadi rekayasa sosial yang membentuk karakter bangsa,” ucapnya.

Ia juga menilai, kemitraan strategis antara pemerintah dan PTMA perlu dijaga agar pendidikan Indonesia semakin inklusif, merata, dan berorientasi pada masa depan.

Rakernas Forum Rektor PTMA 2025 yang digelar pada 16-19 Oktober di Kampus UMM menjadi momentum konsolidasi dan refleksi kebijakan pendidikan nasional. Forum ini juga menjadi ajang memperkuat sinergi antara pemerintah dan jaringan kampus Muhammadiyah-Aisyiyah dalam mewujudkan pendidikan yang unggul dan berdampak bagi bangsa.