Disrupsi Digital Jadi Tantangan Media Jelang Pemilu 2024

"Kami berencana menggelar di 23 provinsi, jadi sebagian provinsi ada yang gabung nanti. Jateng kebagian yang keempat setelah Jakarta itu 'kick off', Surabaya, dan NTT," pungkasnya.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng Muslim Aisha memastikan sistem, pelaksanaan, dan pengaturan Pemilu 2024 sama dengan Pemilu 2019 meski ada perubahan terbatas dengan adanya Perppu.

"Artinya, semua yang terlibat tentu memiliki pengalaman dalam menjalani pemilu sebelumnya ya. Tidak ada perubahan regulasi. Pemilu 2024 kira-kira seperti sudah mengalami di Pemilu 2019," katanya.

Sementara itu, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng Rofiudin menjelaskan peran Bawaslu sebenarnya sama seperti jurnalis, yakni mengawasi pelaksanaan pemilu agar sesuai dengan aturan.

"Ada banyak kerawanan untuk diliput, seperti politik uang, hoaks, SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan), ujaran kebencian, netralitas ASN (aparatur sipil negara), dan netralitas penyelenggara pemilu," katanya.

Rofi, sapaan akrab Rofiudin yang dulunya berprofesi jurnalis itu mengingatkan bahwa jurnalis dalam meliput pemilu tidak boleh bersikap seperti ketika meliput pertandingan sepak bola.

"Jadi, tidak dalam posisi saling menghadapkan. Boleh saja menghadapkan dalam konteks data, misalnya. Tetapi, idealnya perspektifnya sama ketika liputan isu kesehatan. Dicari sumbernya, penyakitnya, obatnya apa," kata dia.

Workshop Peliputan Pemilu 2024 yang digelar selama satu hari di Hotel Santika Premiere Semarang itu diikuti sekitar 50 jurnalis dari berbagai perusahaan media di daerah ini.