Indostrategic: Jokowi Punya Keterdesakan Rombak Kabinet di Tengah Agenda Politik dan Kasus Menteri

Menurut Umam, ada 3 indikasi dasar Jokowi melakukannya. Yaitu, pertama, ada menteri yang tampaknya sedang menghadapi masalah hukum.

"Sehingga penghentian menteri dari pos jabatannya hanya tinggal menunggu waktu," jelasnya.

Kedua, ada sejumlah pos menteri yang perlu dievaluasi, terutama usai manuver politik. Di mana partai-partai di Koalisi Perubahan, seperti NasDem dan PKB kini sudah semakin lantang dan berani menunjukkan garis perbedaan-nya dengan kebijakan pemerintah.

"Oleh karena itu, menurut informasi spekulatif, dua pos jatah menteri dari NasDem, yakni Kementerian Pertanian dan Kementerian KLHK akan terkena evaluasi Jokowi," ucap Umam.

Dan yang ketiga, ada sejumlah menteri yang diperkirakan akan maju sebagai kontestan capres-cawapres dalam Pilpres 2024. Untuk menjaga ritme kerja pemerintahan, maka reshuffle tahap akhir di era pemerintahan Jokowi menjadi penting dan mendesak untuk dilakukan segera.

Seperti diberitakan sebelumnya bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo terkait dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, hingga muncul kabar politisi NasDem itu telah ditetapkan sebagai tersangka.

Selain itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo juga disebut menerima aliran dana korupsi infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G, senilai Rp27 miliar.

Dua peristiwa itu menuai dugaan publik atas akan dilakukannya perombakan kabinet di dalam pemerintahan Joko Widodo. (ant)