ISNU Didorong Jadi Aktor Transformasi Sosial Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Kearifan Lokal

Dorongan itu mengemuka dalam kegiatan Seminar Diseminasi Hasil Penelitian Direktorat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Kementerian Agama bertajuk “Transformasi Kelembagaan ISNU di Indonesia: Studi Analisis tentang Kemandirian, Inklusivitas, dan Kontribusi terhadap Pembangunan Nasional” yang digelar di Kota Serang, Banten, Jumat (26/12/2025).

Ketua Tim Penelitian Transformasi Kelembagaan ISNU, Dr Ali Muhtarom, menjelaskan bahwa penelitian ini berangkat dari urgensi transformasi ISNU agar mampu menjawab tantangan zaman secara lebih sistematis dan terukur.

“Penelitian ini mencoba menjawab tiga pertanyaan besar, yakni bagaimana posisi strategis ISNU dalam menjawab tantangan keilmuan, kebangsaan, dan keumatan; bagaimana strategi transformasi ISNU menuju organisasi yang mandiri dan inklusif; serta agenda dan pola gerakan ISNU dalam menyongsong Indonesia Emas 2045,” ujar Dr Ali Muhtarom di hadapan ratusan sarjana NU Kota Serang.

Ia menuturkan, ISNU sebagai organisasi keilmuan yang lahir dari Nahdlatul Ulama memiliki posisi penting sebagai “laboratorium pemikiran” NU, khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta penguatan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah.

“ISNU ini ibarat jantung atau embrio intelektual NU. Tantangannya adalah bagaimana menjaga tradisi dan warisan keilmuan, sekaligus tetap adaptif terhadap dinamika zaman yang serba cepat dan penuh disrupsi,” ujarnya.

Menurut Dr Ali, era disrupsi dan anomali saat ini menuntut ISNU untuk lebih responsif terhadap perubahan sosial, termasuk dalam isu otoritas keagamaan di ruang publik. Ia menyoroti maraknya figur keagamaan instan di media sosial yang sering kali lebih mendapat perhatian publik dibandingkan intelektual yang memiliki kedalaman keilmuan.

“Di ruang publik, otoritas keagamaan sering kalah oleh figur yang hanya unggul dari sisi kemasan. Padahal, para intelektual ISNU memiliki kompetensi keilmuan yang mendalam dan komprehensif,” kata dia.

Hasil penelitian tersebut juga menegaskan bahwa ISNU tidak cukup hanya berperan sebagai forum silaturahmi para sarjana NU. ISNU didorong untuk tampil sebagai aktor transformasi sosial melalui riset, advokasi kebijakan, dan penguatan kapasitas masyarakat yang bersifat solutif.

“ISNU harus mampu menjadi think tank, motor advokasi kebijakan, sekaligus pendamping masyarakat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial,” ujar Dr Ali.

Dalam rekomendasinya, tim peneliti mendorong penguatan infrastruktur organisasi ISNU, pengembangan fungsi riset dan advokasi, penguatan kolaborasi lintas sektor dan generasi, serta upaya internasionalisasi peran kepakaran dan intelektualitas ISNU di tingkat global.

“Transformasi ISNU menuju organisasi yang mandiri dan inklusif sangat ditentukan oleh peran para aktor intelektual di dalamnya. Adaptasi dan keberanian membaca zaman menjadi kunci,” kata Dr Ali.

Tantangan Internasionalisasi Kepakaran

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Umum PP ISNU H Wardi Taufik  menyebut internasionalisasi kepakaran menjadi salah satu tantangan besar yang akan dihadapi ISNU ke depan. Menurut Wardi, penelitian tersebut membantu ISNU memetakan kekuatan sekaligus kelemahan organisasi secara lebih objektif.

“Dari hasil penelitian ini, kita menjadi tahu di mana kekuatan ISNU dan di mana kelemahannya. Salah satu tantangan besar ke depan adalah bagaimana internasionalisasi kepakaran ISNU,” ujar Wardi.

Ia mengakui, tantangan tersebut tidak ringan mengingat luas dan beragamnya latar belakang sumber daya manusia yang dimiliki ISNU. Namun, justru keragaman itulah yang menjadi modal utama organisasi.

Wardi menegaskan, ISNU bukan hanya dihuni oleh kalangan akademisi atau intelektual keagamaan. Di dalamnya terdapat teknokrat, birokrat, profesional, hingga praktisi dari berbagai bidang.

“ISNU ini kumpulan para sarjana NU yang sangat beragam. Bukan hanya ahli agama atau akademisi, tetapi juga teknokrat, birokrat, profesional, dan praktisi,” katanya.

Saat ini, ISNU juga telah memiliki empat asosiasi profesi, yakni asosiasi bidang hukum, kedokteran, psikologi, dan engineering. Ke depan, menurut Wardi, fondasi masa depan ISNU justru akan bertumpu pada penguatan kelompok-kelompok asosiasi tersebut.

Ia menyebut, Ketua Umum PP ISNU dalam berbagai kesempatan juga mendorong agar ISNU mulai beranjak dari diskursus keilmuan menuju langkah-langkah yang lebih praktis dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“ISNU ke depan tidak hanya concern pada keilmuan, intelektualitas, dan riset, tetapi bagaimana berkontribusi secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Program-programnya tidak hanya sektoral, tetapi berdampak luas,” ujarnya.

Transformasi ISNU menuju Indonesia 2045

Sedangkan Pengurus Pusat ISNU Muhammad Makmun Rasyid yang menjadi pembanding dalam diseminasi itu menegaskan bahwa kemandirian merupakan instrumen utama dalam mendorong transformasi ISNU menuju Indonesia Emas 2045.

Menurut Makmun, ISNU saat ini tidak lagi semata-mata berbicara tentang moderasi beragama. Ia menilai, isu moderasi dalam ranah ibadah dan akidah telah selesai dibahas dan dipraktikkan di lingkungan NU.

“Moderasi beragama di ISNU itu sudah selesai. Al-wasathiyah fil ibadah dan fil aqidah sudah tuntas,” ujar pria yang banyak menulis buku tentang terorisme ini. 

Ia menjelaskan, fokus ISNU ke depan adalah penguatan moderasi di bidang lain yang lebih strategis, terutama dalam aspek ekonomi, politik, dan birokrasi. Salah satu konsep yang ditekankan adalah al-wasathiyah fil iqtishad atau moderasi dalam ekonomi.

Makmun menilai, moderasi ekonomi menjadi penting agar pembangunan dan perputaran ekonomi tidak hanya berpusat pada kelompok kaya, tetapi mampu menjembatani kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin.

“Bagaimana mencari jalan tengah antara yang kaya dan yang miskin. Konsep moderasi dalam ekonomi ini menjadi sangat penting,” kata sarjana NU yang lahir di Medan, Sumtera Utara ini. 

Ia mengungkapkan, implementasi konsep moderasi tersebut menjadi tugas pengurus cabang (PC) ISNU di tingkat daerah. Para pengurus didorong untuk menerjemahkan moderasi tidak hanya dalam ekonomi, tetapi juga dalam praktik berpolitik dan tata kelola birokrasi.

Lebih lanjut, Makmun mengungkapkan bahwa kemandirian menjadi prasyarat penting bagi transformasi ISNU menuju 2045. Hal ini sejalan dengan fokus utama kajian dan buku yang sedang dikembangkan ISNU, yakni keadilan sosial, ekonomi keumatan, dan transformasi digital.

“Tiga aspek ini menjadi titik sentral, sekaligus masih menjadi kelemahan di tubuh NU,” ujar dia.