Diduga Terlibat Kasus Korupsi Insentif ASN, KPK Segera Periksa Bupati Sidoarjo dan Ketua BPPD

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, kasus pemotongan insentif ASN   berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan lembaganya di Sidoarjo pekan lalu. Ia menuturkan, ada 11 orang yang ditangkap dalam operasi tersebut. 

"Ini kan prosesnya tangkap tangan maka yang tangkap tangan itu yang kedapatan dulu. Bahwa kemudian pihak-pihak yang lain itu tentu kami akan kembangkan," kata dia di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (29/1/2024).

Ghufron menjelaskan, Siska Wati diketahui melakukan pemotongan insentif ASN secara lisan. Sementara uang yang dipotong digunakan untuk keperluan Kepala BPPD dan Bupati Sidoarjo. Karena itu, kedua orang yang diduga menerima aliran uang pemerasan itu segera diperiksa di KPK.

"Kami sudah sampaikan tadi bahwa di awal dipungut oleh yang bersangkutan tapi peruntukanya diuntukan atau digunakan oleh Kepala BPPD dan Bupati. Tentu kepada dua orang ini kami akan konfirmasi," katanya.

Ghufron menambahkan, kasus tersebut bermula dari pengumpulan pajak BPPD Sidoarjo sebesar Rp1,3 triliun selama 2023. Kemudian, para ASN yang bertugas memungut pajak di BPPD Sidoarjo mendapat insentif.

Persoalan yang juga didalami KPK yaitu Siska juga diduga melakukan pemotongan secara sepihak. Bahkan permintaan potongan dana insentif itu diduga disampaikan Siska secara lisan kepada para ASN.

"Dan adanya larangan untuk tidak membahas potongan dimaksud melalui alat komunikasi di antaranya melalui WhatsApp," tuturnya.

Adapun besaran potongan adalah 10-30 persen tergantung insentif yang diterima. Penyerahan uang diduga dilakukan secara tunai dan dikoordinir oleh setiap bendahara yang ditunjuk dari tiga bidang pajak daerah dan bagian sekretariat.