Gus Alex Tolak Permintaan Bos Maktour Fuad Hasan Mansyur Terkait Kuota Haji Khusus Tambahan Diisi Satu Pintu
Abdul Rahman Ahdori
JAKARTA, (ERAKINI) - Pendiri PT Makassar Toraja (Maktour) Fuad Hasan Mansyur

JAKARTA, (ERAKINI) - Pendiri PT Makassar Toraja (Maktour) Fuad Hasan Mansyur

Hal tersebut terungkap dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan Kementerian Agama (Kemenag) periode 2023-2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).
Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pertemuan Gus Alex dengan Fuad Hasan Mansyur yang membahas teknis pengisian kuota haji khusus tambahan.
Awalnya, jaksa menanyakan apakah Gus Alex pernah bertemu dengan Fuad Hasan Mansyur di Restoran Al-Jazira, Jakarta Timur.
"Pernah," jawab Gus Alex di persidangan.
Gus Alex kemudian menjelaskan bahwa dirinya tidak hanya sekali bertemu dengan Fuad. Dia mengaku terlebih dahulu bertemu dengan pendiri Maktour tersebut di kantor Maktour pada 1 Februari 2024.
Dalam pertemuan itu, Gus Alex mengaku datang setelah dihubungi Direktur Operasional Maktour Ismail Adham.
Menurut Gus Alex, Fuad saat itu menyampaikan permohonan agar kuota haji tambahan khusus sebanyak 10.000 yang telah diatur melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) dan Keputusan Direktur Jenderal (Kepdirjen) Nomor 118 dikelola melalui satu pintu.
"Izin Yang Mulia Majelis, sebelum tanggal 3 Februari 2024, saya pernah ketemu dengan Pak Fuad Hasan Mansur tanggal 1 Februari pagi, sekira jam sebelum zuhur itu di kantor Maktour," kata Gus Alex.
Dia menjelaskan, permintaan tersebut berkaitan dengan kuota haji tambahan sebanyak 20.000 yang diperoleh Indonesia pada 2024.
Fuad, kata Gus Alex, mengusulkan agar pengisian kuota haji khusus tambahan sebanyak 10.000 dilakukan melalui satu pintu.
"Nah, pada saat pertemuan tersebut, benar saya bertemu dengan Pak Fuad Hasan Mansyur di ruangan beliau dan saya bertemu tersebut setelah dikontak oleh Pak Ismail Adam," ujarnya.
Namun, Gus Alex mengaku menilai permintaan tersebut tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Sebab, setiap Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atau biro perjalanan haji memiliki karakteristik dan layanan yang berbeda-beda.
"Nah, yang saya pahami adalah itu hal yang tidak mungkin karena masing-masing travel, masing-masing PIHK, itu memiliki layanan yang berbeda-beda," kata dia.
Gus Alex juga mengungkapkan, Fuad sempat menyampaikan konsep penyatuan layanan akomodasi dalam satu kawasan. Meski demikian, Gus Alex menilai konsep tersebut belum memungkinkan untuk diterapkan saat itu.
"Memang Pak Fuad menyampaikan bahwa beliau punya konsep bagaimana layanan akomodasi itu satu pintu dalam di satu area. Tapi itu tidak mungkin saat ini dilakukan, tidak mungkin," tuturnya.
Gus Alex selanjutnya mengungkapkan adanya pertemuan kedua dengan Fuad Hasan Mansyur pada 3 Februari 2024 di Restoran Alzaeera di Jakarta Timur. Pertemuan tersebut dijadwalkan setelah dirinya dihubungi seseorang bernama Agus Syafiq.
Selain Gus Alex dan Fuad, pertemuan itu juga dihadiri Jaja Jaelani, Ismail Adham, dan Agus Syafiq. Menurut Gus Alex, pembahasan mengenai pengelolaan kuota haji khusus tambahan melalui satu pintu kembali disampaikan dalam pertemuan tersebut.
Namun, dia tetap menyampaikan bahwa usulan itu tidak memungkinkan untuk dilakukan.
"Memang hal tersebut disampaikan kembali pada waktu pertemuan tersebut dan saya sampaikan hal tersebut tidak memungkinkan," ujar Gus Alex.
Mendengar penjelasan tersebut, jaksa memastikan bahwa terdapat dua kali pertemuan antara Gus Alex dan Fuad Hasan Mansyur.
"Saat ini kan kami nangkapnya ada dua kali pertemuan ya?" tanya jaksa.
"Betul," jawab Gus Alex.
Untuk diketahui, sidang perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan tersebut dipimpin Ketua Majelis Hakim Ni Kadek Susantiani bersama dua hakim anggota di ruang sidang Prof Dr HM Hatta Ali, Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat.
Persidangan pada Rabu (18/11/2026) mengagendakan pemeriksaan silang, yakni empat terdakwa saling memberikan kesaksian satu sama lain.Namun, Gus Yaqut menolak bersaksi untuk 3 terdakwa lain karena merasa tidak memiliki keterkaitan.
Keempat terdakwa tersebut adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut, mantan Staf Khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional Maktour Ismail Adham, serta Komisaris PT Raudah Eksakti Utama sekaligus Ketua Umum Kesthuri Asrul Azis Taba.
Dalam perkara ini, Gus Yaqut didakwa bersama tiga terdakwa lainnya terkait kebijakan pembagian kuota haji tambahan tahun 2024 yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 130 Tahun 2024.
Keputusan tersebut mengatur pembagian kuota haji tambahan dengan komposisi 50 persen untuk haji khusus dan 50 persen untuk haji reguler. Kebijakan pembagian kuota tambahan tersebut menjadi salah satu pokok perkara yang dipersoalkan dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji periode 2023-2024.



