JAKARTA, (ERAKINI) - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Ina Ammania meminta negara bertanggung jawab atas meninggalnya anak YBS (10) yang bunuh diri karena tak mampu membeli buku dan pena.
Baginya kejadian yang terjadi di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) itu takkan terjadi bila negara memberikan perlindungan terhadap anak, termasuk hak pendidikannya.
“Ini harus menjadi alarm serius bagi negara. Contoh potret yang buruk bagi dunia pendidikan, termasuk hak-hak nya,” kata Ina Ammania dalam siaran tertulisnya, Rabu (4/2/2026).
Sebelumnya YBS (10) yang diduga bunuh diri menjadi sorotan publik. Yang membuat miris, siswa kelas IV SD di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, itu mengakhiri hidupnya karena tak bisa membeli buku dan pena seharga kurang dari Rp10.000.
Alasannya, sang ibu, MGT (47), tidak memiliki uang. Maklum, MGT yang kini menjadi orang tua tunggal hanya bekerja sebagai petani dan buruh serabutan. Ia juga harus menafkahi lima orang anak.
Selain menyampaikan duka mendalamnya, legislator Dapil Jatim 3 meliputi Banyuwangi, Bondowoso, dan Situbondo itu melihat semestinya hal itu tidak terjadi mengingat negara telah menganggarkan ratusan triliun untuk pendidikan.
Termasuk memberikan bantuan sosial bagi keluarga tidak mampu melalui sejumlah kementerian. Karena itulah bila bantuan itu tepat, seharusnya masalah kekurangan pena dan buku terselesaikan.
“Apakah buku dan pena itu terlalu mahal, sehingga negara tidak bisa hadir? Ini adalah kelalaian negara yang tidak mampu memberikan perlindungan dan pencegahan,” tegasnya.
Politisi perempuan yang telah berkarier di PDI Perjuangan selama puluhan tahun itu menyoroti peran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang gagal memberikan perlindungan terhadap anak-anak rentan seperti kasus tersebut.
Terlebih jika berkaca pada tahun lalu, kasus menghebohkan kekerasan terhadap anak juga terjadi di wilayah Ngada yang menjerat Kapolres Ngada.
“Artinya Kemen PPPA gagal menjamin perlindungan terhadap anak. Mereka tidak berkaca dari tahun lalu saat sejumlah anak di Ngada menjadi korban pornografi dan human trafficking,” tegasnya.
Dengan mencari akar persoalan yang terjadi di wilayah itu, termasuk menelusuri masalah ekonomi. Ina yakin ada keterkaitan lain permasalahan di sana, termasuk dorongan korban mengakhiri hidupnya.
“Di sinilah peran Kementerian PPPA dituntut, bagaimana melakukan perlindungan anak sejak dini, baik dari lingkungan keluarga maupun masyarakat,” pungkas Ina Ammania.
