Gibran Mundur sebagai Wakil Presiden di Tengah Desakan Pemakzulan DPR
Abdul Rahman Ahdori
JAKARTA, (ERAKINI) - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mundur dari jabatannya di tengah menguatnya desakan pemakzulan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Informasi pengunduran diri Gibran tersebut disampaikan Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (11/11/2026).
"Pokoknya benar," ujar mantan Menteri Koperasi tersebut kepada awak media.
Berdasarkan informasi yang berkembang, surat pengunduran diri Gibran diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
Pengunduran diri Gibran ini terjadi bersamaan dengan langkah sejumlah anggota DPR yang mengajukan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk mendesak pemakzulan Wakil Presiden.
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi partai politik secara resmi mengajukan hak menyatakan pendapat kepada pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026).
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan, usulan tersebut telah ditandatangani oleh 120 anggota DPR yang berasal dari delapan fraksi.
"Berdasarkan yang ditandatangani, ada 120 orang. Dari 8 fraksi yang ada," kata Saan.
Adapun 120 anggota DPR tersebut terdiri dari 14 anggota Fraksi PDI-P, 11 anggota Fraksi Golkar, 11 anggota Fraksi Gerindra, 19 anggota Fraksi NasDem, 18 anggota Fraksi PKB, 28 anggota Fraksi PKS, satu anggota Fraksi PAN, dan 18 anggota Fraksi Demokrat.
"Total 120 anggota dari 8 fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat," ujar Saan.
Sebelumnya, Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto. Niat tersebut disampaikan Gibran dalam pertemuan dengan Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026) pagi.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, pertemuan antara Presiden dan Wakil Presiden tersebut berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam.
Salah satu hal yang dibahas dalam pertemuan itu adalah dinamika yang berkembang terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
"Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA," ujar Prasetyo Hadi.













