8 Fraksi DPR Usulkan Pemakzulan Gibran, Total 120 Anggota Teken Hak Menyatakan Pendapat

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan, usulan tersebut ditandatangani oleh 120 anggota DPR yang berasal dari delapan fraksi partai politik. 

"Berdasarkan yang ditandatangani, ada 120 orang. Dari 8 fraksi yang ada," kata Saan.

Adapun rincian anggota DPR yang mengajukan hak menyatakan pendapat tersebut berasal dari Fraksi PDI-P sebanyak 14 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, NasDem 19 orang, PKB 18 orang, PKS 28 orang, PAN satu orang, dan Demokrat 18 orang.

"Total 120 anggota dari 8 fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat," ujar Saan.

Saan menerangkan, pimpinan DPR telah menerima usulan hak menyatakan pendapat yang diajukan para anggota dewan. Menurut dia, pengajuan tersebut mengacu pada Pasal 211 ayat (1) Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta Pasal 192 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI.

Saan menjelaskan, substansi usulan tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3. Ketentuan itu mengatur hak menyatakan pendapat DPR terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diduga tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

"Pimpinan dan anggota pengusul yang saya hormati, kita telah menerima usulan hak menyatakan pendapat anggota, sebagaimana ketentuan Pasal 211 ayat (1) Undang-Undang MD3 dan Pasal 192 ayat (1) Tata Tertib DPR RI," ujar Saan.

"Apabila diperhatikan apa yang disampaikan oleh para pengusul, maka hak menyatakan pendapat ini, terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," lanjutnya.

Saan menegaskan, usulan tersebut akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku.

"Terhadap usulan ini, selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku," pungkasnya.

Sebagai informasi, mekanisme pengajuan hak menyatakan pendapat DPR diatur dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Dalam Pasal 191 ayat (1), disebutkan bahwa hak menyatakan pendapat harus diusulkan oleh sedikitnya 25 anggota DPR.

Sementara itu, Pasal 191 ayat (2) mengatur bahwa pengusulan hak menyatakan pendapat harus disertai dokumen yang memuat sejumlah materi. Dokumen tersebut meliputi materi dan alasan pengajuan usul pernyataan pendapat, materi hasil pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket, serta materi dan bukti sah atas dugaan adanya tindakan atau tidak terpenuhinya syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dengan demikian, jumlah 120 anggota DPR yang mengajukan usulan tersebut telah melampaui batas minimal 25 anggota sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut.

Gibran Sempat Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan bahwa Gibran Rakabuming Raka sempat menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.

Keinginan tersebut disampaikan Gibran saat bertemu dengan Prabowo di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026). Menurut Prasetyo, pembicaraan tersebut berkaitan dengan dinamika politik dan hukum yang berkembang, khususnya mengenai keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

"Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden, bersama dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA)," kata Prasetyo Hadi.