DPR Resmi Ajukan Hak Menyatakan Pendapat, Desak Gibran Dimakzulkan!

JAKARTA, (ERAKINI) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari semua fraksi partai politik resmi mengajukan hak menyatakan pendapat (HMP) kepada pimpinan DPR RI untuk mendesak pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Pengajuan hak menyatakan pendapat tersebut berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026).

Hingga berita ini ditulis, terdapat tiga fraksi yang telah menyampaikan usulan hak menyatakan pendapat di hadapan pimpinan DPR, yakni Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat. Adapun pimpinan DPR yang menerima langsung usulan tersebut yakni Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal. 

Perwakilan Fraksi Partai Demokrat, Benny K. Harman, mengatakan bahwa usulan tersebut didasarkan pada pencermatan terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ijazah sekolah menengah atas (SLTA) yang dimiliki Gibran.

Benny menyebut, sebanyak 18 anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat mengusulkan agar DPR menggunakan hak menyatakan pendapat untuk menyikapi persoalan tersebut.

"Setelah secara cermat putusan mahkamah dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait ijazah SLTA yang dimiliki oleh saudara wakil presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Maka kami 10 orang, mohon maaf saya koreksi, 18 orang, yang nama-namanya tercantum di bawah ini, mengusulkan kepada pimpinan dewan agar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggunakan yang isinya bahwa saudara wakil presiden diduga telah melakukan perbuatan tercela dan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945," kata Benny saat membacakan dokumen usulan.