Kata Anwar Abbas dan Hilman Latief terkait Muhammadiyah yang Putuskan Terima Tambang
Abdul Rahman Ahdori
JAKARTA, (ERAKINI) - Nahdlatul Ulama (NU) tidak sendirian sebagai organisasi keagamaan yang bakal mengelola tambang, sebab Pimpinan Pusat Muhammadiyah dikabarkan menerima izin pengelolaan tambang yang ditawarkan pemerintah.
Namun demikian, Muhammadiyah memiliki catatan khusus berkaitan dengan pengelolaan tambang tersebut. Salah satunya yakni pengelolaan tambang harus menjaga lingkungan.
"Di situ ada hitung-hitungannya," ujar Anwar Abbas, Rabu (24/7/2024).
Sementara itu, Bendahara Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Hilman Latief mengatakan, kabar Muhammadiyah menerima izin tambang belum resmi sebagai sikap kelembagaan. Sebab pihaknya akan menggelar konsolidasi nasional terlebih dahulu pekan ini di Yogyakarta.
"Nanti Muhammadiyah ada konsolidasi nasional, Sabtu Minggu di Yogyakarta nanti, tunggu itu aja pernyataannya," ujar Hilman saat ditemui wartawan di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, Kamis (25/7/2024).
Dia tidak mau berkomentar lebih jauh terkait kabar tersebut. Hilman meminta agar masyarakat menerima informasi resmi terkait penerimaan izin tambang itu.
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menyetujui pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada ormas keagamaan. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).
Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 yang mengizinkan ormas mengelola usaha pertambangan. Disusul dengan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 76 Tahun 2024, yang diteken Jokowi pada Senin, 22 Juli lalu.















