PIDIE, (ERAKINI)-Peluncuran program Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat berlangsung di Rumoh Geudong, Pidie, Aceh, Selasa (26/6/2023). Menko Polhukam Mahfud Md menjelaskan alasan Aceh dipilih sebagai tempat peluncuran pemulihan hak korban kasus HAM berat masa lalu.
Mahfud MD mengatakan, dipilihnya Provinsi Aceh sebagai awal dimulainya realisasi rekomendasi tim PPHAM lebih didasarkan pada 3 hal.
Pertama, kontribusi penting dan bersejarah rakyat dan Provinsi Aceh terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Kedua, pemerintah memberikan penghormatan terhadap bencana tsunami Aceh.
"Yang kedua, penghormatan negara terhadap bencana kemanusiaan tsunami tahun 2004 dan yang ketiga respek pemerintah yang begitu tinggi terhadap proses perdamaian yang berlangsung di Aceh," ucapnya.
Ketiga alasan itu, ucap Mahfud, memiliki dimensi kemanusiaan yang kuat. Sehingga hal itu relevan dengan agenda pemenuhan hak korban pelanggaran HAM.
"Ketiga hal tersebut memiliki dimensi kemanusiaan yang kuat, relevan dengan agenda pemenuhan hak korban dan pencegahan yang sudah, sedang dan akan terus dilakukan," tutur dia.
Selain itu, Mahfud mengatakan di area Rumoh Geudong, yang menjadi lokasi pelanggaran HAM berat masa lalu itu juga akan dibangun living park dan masjid. Sisa-sisa bangunan tetap akan dipertahankan.
Di area ini, lanjut Mahfud ada Rumoh Geudong yang akan dibangun masjid atas permintaan masyarakat, atas usul masyarakat atau keluarga korban dengan dilengkapi living park yang memuat jejak sejarah yang tetap dipertahankan sebagai pengingat dan pembelajaran bagi masyarakat. Yakni tangga yang terletak di dekat panggung serta dua sumur yang ada di bagian depan dan belakang area juga tugu peringatan yang dibangun oleh KKR Aceh yang posisinya nanti akan digeser dan disesuaikan dengan penempatannya di area ini.
