Buka Rakernas Penyelenggaraan Haji, Menhaj Gus Irfan Pastikan Kenaikan Biaya Tak Ditanggung Jemaah

Dalam kesempatan itu, Gus Irfan menegaskan bahwa kenaikan biaya haji yang diakibatkan melambungnya avtur tidak dibebankan kepada jemaah. Pemerintah akan menanggung seluruh penambahan ongkos haji tersebut. 

“Sejak awal Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas bahwa apapun yang terjadi, jika ada penambahan biaya, tidak boleh dibebankan kepada jemaah haji. Pemerintah memastikan komitmen ini dijalankan secara konsisten,” ujar Gus Irfan.

Gus Irfan mengakui dinamika global turut berdampak pada aspek operasional penyelenggaraan haji, termasuk permintaan penyesuaian harga penerbangan oleh maskapai.

Dia bercerita pada 30 Maret 2026, Garuda Indonesia mengajukan perubahan harga, disusul Saudi Airlines pada 31 Maret 2026. Setelah mempertimbangkan banyak hal, pemerintah sepakat bahwa pembiayaan yang timbul akibat adanya konflik tersebut akan ditanggung. 

“Kami pastikan, perubahan harga tidak akan dibebankan kepada jemaah. Negara hadir untuk melindungi jemaah,” tuturnya.

Menurut Gus Irfan, dalam kondisi apapun, aspek keamanan dan keselamatan jemaah tetap menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Lebih dari itu, situasi global yang saat ini mulai membaik turut memberikan optimisme terhadap kelancaran penyelenggaraan haji tahun ini.

“Alhamdulillah, ketegangan di Timur Tengah mulai menurun. Ini menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran ibadah haji,” ungkapnya. 

Sebagai informasi, Rakernas Konsolidasi Penyelenggaraan Haji merupakan agenda rutin sebelum pemberangkatan jemaah haji dimulai. Dalam forum ini, masing-masing Kanwil Kemenhaj melaporkan kesiapan pemberangkatan jemaah haji. Rakernas ini juga mematangkan skema pergerakan jemaah Indonesia ketika berada di Arab Saudi, dari mulai kedatangan hingga kepulangan. 

Hadir dalam kegiatan ini, Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi, para pejabat eselon 1 dan 2 Kemenhaj RI dan para kepala Kanwil Kemenhaj se-Indonesia.