IPK Indonesia Stagnan, ICW: Nasib Pemberantasan Korupsi Kian Mengkhawatirkan

Sekretaris Jenderal TII Danang Widoyoko menambahkan, dalam lima tahun terakhir IPK Indonesia mengalami kecenderungan turun. Pada tahun 2019 dengan skor 40, kemudian terjun bebas menjadi 34 pada tahun 2022 dan 2023.

"Demokrasi Indonesia sedang berjalan mundur secara cepat. Langkah mundur itu serentak dengan rendahnya pemberantasan korupsi dan perlindungan HAM di Tanah Air. Padahal, tanpa penegakan korupsi yang mumpuni, perlindungan HAM sejati tidak akan diraih," ungkap Danang.

Menanggapi Indeks Persepsi Korupsi yang baru diluncurkan TII, Indonesia Corruption Watch (ICW) melalui keterangan resminya menilai nasib pemberantasan korupsi Indonesia kian mengkhawatirkan.

Menurut ICW, jika ditarik ke belakang, skor IPK Indonesia saat ini sama dengan saat pertama kali Presiden Jokowi menjabat sebagai Presiden pada tahun 2014. Fakta ini menegaskan bahwa selama sembilan tahun masa pemerintahan Jokowi tidak memiliki kontribusi berarti dalam agenda pemberantasan korupsi, bahkan cenderung membawa kemunduran yang signifikan.

ICW menilai komitmen pemberantasan korupsi dari aparat penegak hukum semakin rendah. Demikian juga lembaga kekuasaan kehakiman masih belum berorientasi pada pemberian efek jera saat menjatuhkan hukuman terhadap pelaku korupsi.

"Gelombang korupsi di sektor politik kian masif belakangan waktu terakhir. Sebagai contoh, di lingkaran terdekat kabinet Jokowi saja, sudah ada 6 menteri dan 1 wakil menteri tersandung kasus korupsi, yakni, Juliari P Batubara (Menteri Sosial), Edhy Prabowo (Menteri Kelautan dan Perikanan), Imam Nahrawi (Menteri Pemuda dan Olahraga), Idrus Marham (Menteri Sosial), Johnny G Plate (Menteri Komunikasi dan Informatika), Syahrul Yasin Limpo (Menteri Pertanian), dan Eddy OS Hiariej (Wakil Menteri Hukum dan HAM). Jumlah ini terbilang paling banyak jika dibandingkan dengan rezim pemerintahan sebelumnya," tulis ICW.