Tanpa Pandang Bulu, Kemenag Gelontorkan Ratusan Miliar untuk Sejahterakan Guru Agama

Lantas seperti apa kondisi guru agama non-Islam saat ini? Dalam Dialog Media bertema “Kemenag dan Kesejahteraan Guru Agama”, yang digelar Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Rabu (29/10/2025), terungkap bahwa berbagai skema peningkatan kesejahteraan guru agama non-Islam, termasuk anggaran, terus meningkat.

Dalam dialog ini, lima narasumber dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Ditjen Bimas) Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Pusbimdik Khonghucu, memaparkan pelaksanaan sertifikasi Pendidikan Profesi Guru (PPG), kenaikan tunjangan profesi dan insentif, jumlah serta sebaran SDM guru agama, hingga rencana pemerataan kompetensi guru di seluruh daerah.

Dirjen Bimas Hindu I Nengah Duija menyebut kesejahteraan guru tidak hanya menyangkut aspek material, tetapi juga kesejahteraan batin yang memberi rasa aman dan kepastian hukum dalam menjalankan tugas.

Menurutnya, ajaran kesejahteraan yang diajarkan dalam agama Hindu menempatkan guru sebagai sosok utama dalam membangun moral, spiritual, dan sosial masyarakat.

“Guru Hindu adalah perpanjangan tangan nilai dharma. Kesejahteraan mereka bukan hanya kebutuhan ekonomi, tetapi bagian dari menjaga kualitas pendidikan keagamaan,” ujar Duija.

I Nengah menjelaskan bahwa hingga tahun 2025 terdapat 6.960 guru agama Hindu yang tersebar di seluruh Indonesia, baik yang berstatus PNS, PPPK, maupun non-PNS. Seluruhnya menjadi sasaran program peningkatan kesejahteraan dan profesionalitas dari Kementerian Agama.

Beberapa program utama yang dijalankan antara lain PPG Dalam Jabatan untuk 3.771 guru, tunjangan insentif bagi Guru Non-PNS Belum Sertifikasi sebesar Rp250.000 per bulan, kenaikan Tunjangan Profesi Guru Non-ASN dari Rp1,5 juta per bulan menjadi Rp2 juta, serta Bantuan Kelompok Kerja Guru dan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) Hindu kepada 227 lembaga.

“Total dukungan yang kami alokasikan mencapai lebih dari Rp19 miliar, sebagai bentuk nyata hadirnya negara untuk para guru agama Hindu,” jelasnya.

Duija juga mengungkapkan bahwa Ditjen Bimas Hindu terus memperkuat kelembagaan pendidikan keagamaan Hindu melalui pengembangan Idealaya, satuan pendidikan keagamaan Hindu yang merupakan transformasi dari Pasraman.

Sejak beroperasi, telah berdiri 139 satuan pendidikan Idealaya dengan 734 guru dan 3.803 siswa di seluruh Indonesia. Sebanyak 3.700 guru Hindu telah tersertifikasi pada tahun 2025, dan seluruh proses sertifikasi ditargetkan rampung pada 2026.

Sementara itu, Ditjen Bimas Buddha menyalurkan anggaran lebih dari Rp16 miliar sebagai komitmen dalam mendukung kesejahteraan guru agama di seluruh Indonesia. Dirjen Bimas Buddha Supriyadi menjelaskan, kesejahteraan ini adalah upaya negara untuk menghargai peran mulia para guru agama dalam membangun bangsa.

Ditjen Bimas Buddha telah menyiapkan berbagai program strategis untuk memastikan para guru agama Buddha mendapatkan hak-hak profesionalnya, termasuk tunjangan profesi, insentif, dan dukungan pengembangan kompetensi.

Hingga triwulan III tahun 2025, tercatat 1.640 guru Pendidikan Agama Buddha yang tersebar di seluruh Indonesia. Mereka terdiri atas 623 guru berstatus PNS, 194 guru PPPK, serta 823 guru non-ASN yang mengabdikan diri di berbagai jenjang pendidikan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 911 guru telah memiliki sertifikasi pendidik, sedangkan 729 guru lainnya masih dalam proses mengikuti atau menunggu pelaksanaan PPG. Program ini ditargetkan selesai sepenuhnya pada tahun 2026, sehingga seluruh guru Pendidikan Agama Buddha dapat memperoleh pengakuan profesional yang setara dan berhak atas tunjangan profesi sesuai ketentuan.

“Kami telah menuntaskan PPG Batch 1 bagi 372 guru, dan Batch 3 untuk 143 guru sedang berjalan hingga 3 November 2025. Tahun depan, kami pastikan seluruh guru yang belum tersertifikasi dapat diselesaikan,” jelasnya.

Bimas Buddha juga menyalurkan sejumlah program tunjangan dan insentif sebagai bagian dari afirmasi kesejahteraan guru, antara lain Tunjangan Profesi Guru (TPG) Rp2 juta per bulan bagi guru non-ASN; insentif Guru Non-PNS Rp250.000 per bulan untuk 2.932 guru, dan Tunjangan Khusus Daerah 3T untuk 45 guru.

Selain dukungan finansial, Ditjen Bimas Buddha juga memberikan perhatian terhadap peningkatan kompetensi dan jejaring antar-guru melalui berbagai inisiatif, seperti Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Widyabakti (MGW), pembentukan PERGABI (Persatuan Guru Agama Buddha Indonesia), dan pengembangan Learning Management System (LMS) Buddha.

Supriyadi memastikan bahwa pada 2026 seluruh program sertifikasi guru agama Buddha serta pencairan tunjangan profesi bagi para guru yang lulus PPG akan dituntaskan. “Kita ingin memastikan tidak ada lagi guru agama Buddha yang tertinggal. Semua harus memperoleh hak yang sama untuk sejahtera dan profesional,” pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pendidikan Kristen Ditjen Bimas Kristen Suwarsono menjelaskan bahwa pihaknya telah menggunakan total anggaran untuk tahun 2025 mencapai Rp50 miliar.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung tiga skema utama peningkatan kesejahteraan guru agama Kristen. Pertama, insentif bagi 3.831 guru non-ASN dengan total anggaran mencapai Rp11,54 miliar. Kedua, tunjangan profesi (TPG) bagi 738 guru non-ASN dengan nilai Rp13,63 miliar. Ketiga, tunjangan khusus bagi 1.237 guru yang bertugas di wilayah 3T dengan total anggaran Rp24,85 miliar.

“Insentif dan tunjangan ini menjadi bentuk apresiasi negara atas dedikasi guru-guru agama Kristen, termasuk mereka yang bertugas di wilayah 3T,” ujar Suwarsono.

Hingga tahun 2025 terdapat 50.270 guru Pendidikan Agama Kristen di Indonesia. Mereka terdiri atas 15.862 guru PNS, 10.192 guru PPPK, dan 24.216 guru non-ASN yang tersebar di berbagai satuan pendidikan Kristen.

Dari total tersebut, 12.496 guru telah tersertifikasi, sementara 37.774 lainnya masih dalam proses. Dari jumlah yang belum tersertifikasi, 27.021 guru dinyatakan eligible mengikuti Program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Program PPG Dalam Jabatan dilaksanakan bertahap sejak 2024. “Tahun 2025, ada 10.841 guru yang mengikuti PPG melalui tiga batch,” jelasnya.

Pada tahun 2026, Ditjen Bimas Kristen menargetkan 16.600 guru mengikuti PPG lanjutan dengan alokasi anggaran Rp13 miliar, agar seluruh guru agama Kristen tersertifikasi pada akhir 2026. Kemenang juga memperkuat lembaga pendidikan keagamaan Kristen (SPKK) yang kini berjumlah 429 lembaga, dengan 13 berstatus negeri.

Adapun Direktorat Pendidikan Katolik telah menyalurkan lebih dari Rp56 miliar untuk mendukung kesejahteraan guru Katolik. Dana tersebut terdiri atas insentif Rp8,65 miliar, tunjangan khusus Rp18,28 miliar, dan TPG Non-ASN Rp29,35 miliar.

Hingga 2025 terdapat 18.015 guru Pendidikan Agama Katolik. Dari jumlah tersebut, 8.017 guru telah tersertifikasi, 4.272 guru mengikuti PPG, dan 2.145 guru ditargetkan selesai pada 2026.

Terdapat 73 Taman Seminari dengan 244 guru, serta 49 Sekolah Menengah Agama Katolik dengan 541 guru. Untuk mempercepat proses sertifikasi, Direktorat Pendidikan Katolik bekerja sama dengan UNY, UPI, dan USD.

Terakhir, Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu Nurudin menjelaskan bahwa pemerintah terus memperkuat pendidikan agama Khonghucu melalui berbagai kebijakan afirmatif.

Saat ini terdapat 170 guru agama Khonghucu dan 170 penyuluh agama Khonghucu di 22 provinsi. Namun hingga kini belum ada guru agama Khonghucu yang berstatus ASN maupun PPPK karena keterbatasan lembaga pendidikan tinggi penyedia tenaga pendidik.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Pusbimdik Khonghucu menyiapkan mekanisme alih daya sebagai langkah afirmatif sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

Pada 2025, sebanyak 15 guru agama Khonghucu mengikuti PPG Dalam Jabatan Batch IV Kemenag. Selain itu, Kemenag menyusun Indeks Layanan Keagamaan Khonghucu untuk memperkuat kualitas layanan keagamaan.

Nurudin juga menyampaikan bahwa Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Negeri (SETIAKIN) di Bangka Tengah akan diresmikan pada November 2025, sebagai perguruan tinggi agama Khonghucu negeri pertama di Indonesia, bahkan dunia.