Sri Mulyani: Belanja Negara untuk Masyarakat Capai 492 T

JAKARTA, (ERAKINI) - Belanja negara, melalui belanja pemerintah pusat, yang ditujukan langsung untuk masyarakat telah mencapai Rp492 triliun per semester I-2023. Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

“Dari belanja pemerintah, yang dirasakan langsung oleh masyarakat Rp492 triliun. Itu langsung masuk ke kantong dan dinikmati masyarakat,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Jakarta, dikutip dari Antara, Senin (10/7/2023).

Secara rinci, belanja pemerintah pusat untuk masyarakat yang disalurkan melalui kementerian/lembaga terdiri dari perlindungan sosial, petani, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); pendidikan; serta infrastruktur.

Realisasi perlindungan sosial, petani, dan UMKM mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp14,7 triliun untuk 9,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako sebesar Rp22,3 triliun untuk 18,7 juta KPM, dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) sebesar Rp23,2 triliun untuk 96,7 juta jiwa.

Kemudian, bantuan benih, mulsa, dan pupuk organik sebesar Rp463,7 miliar; bantuan alat dan mesin pertanian Rp250 miliar; bantuan ternak Rp62,4 miliar; serta bantuan benih ikan, kepiting, dan udang Rp19,2 miliar.

Sementara belanja yang disalurkan untuk pendidikan dengan rincian Program Indonesia Pintar sebesar Rp6,1 triliun untuk 10,9 juta siswa, Program KIP Kuliah sebesar Rp6,0 triliun untuk 710,7 ribu mahasiswa, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui Kementerian Agama sebesar Rp6,9 triliun untuk 6 juta siswa, dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) sebesar Rp2,3 triliun untuk 197 PTN.

Realisasi berikutnya adalah infrastruktur dengan rincian pembangunan/rehabilitasi infrastruktur sebesar Rp60,7 triliun dan bantuan bencana Rp1,5 triliun.

Adapun realisasi belanja pemerintah pusat yang disalurkan melalui non-kementerian/lembaga di antaranya subsidi dan kompensasi listrik Rp42,9 triliun, subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) Rp57,7 triliun, subsidi LPG 3 kilogram Rp32,5 triliun, subsidi perumahan Rp344,7 miliar, dan Kartu Prakerja Rp2,28 triliun.