DPD RI Puji Kemenhaj atas Keberhasilan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026

"Dari laporan profil jemaah haji, ternyata memang luar biasa tugas Kementerian Haji dan Umrah ini, karena jemaah dengan risiko tinggi saja 77,4%, belum lagi yang lanjut usia, dari laporan kesehatannya juga hampir semua jemaah haji masuk dalam rawat jalan. Ini luar biasa. Dan kalau kita bandingkan dengan penyelenggaraan haji tahun kemarin tampaknya satu kata yang paling tepat untuk Kementerian Haji dan Umrah tahun ini adalah top," ujar salah satu anggota Komite III DPR RI perwakilan dari Lampung, Ahmad Bastian Esy dalam keterangannya, Selasa (30/6/2026). 

Keberhasilan ini tidak terlepas dari capaian pemerintah dalam mengelola kuota nasional sebanyak 221.000 jemaah, serta keberhasilan penerapan inovasi skema murur dan tanazul yang terbukti melancarkan pergerakan jemaah pada fase kritis di Armuzna. Selain itu, kebijakan pemeriksaan istithaah kesehatan sebelum pelunasan biaya haji juga diapresiasi sebagai langkah preventif yang sangat efektif guna meminimalkan risiko kesehatan jemaah selama di Tanah Suci.

Anggota Komite III DPD RI asal Jawa Tengah, Denty Eka Widi Pratiwi, juga mengapresiasi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini yang berjalan dengan baik dan memberikan evaluasi terkait pelaksanaan pembayaran badal haji dan dam jemaah.

"Kedepannya Kemenhaj dapat melakukan evaluasi dan proyeksi terkait badal dan dam yang dapat dijadikan patokan agar tidak terjadi perbincangan yang simpang siur di tengah masyarakat. Namun secara umum pelaksanaan ibadah haji oleh Kemenhaj pada tahun ini berlangsung baik dan lompatan-lompatan pelayanannya juga terjadi peningkatan yang signifikan, jemaah juga sangat senang dengan pelayanannya," ungkap Denty.

Menanggapi berbagai catatan dan evaluasi dari DPD RI, Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan menegaskan kesiapan kementeriannya untuk terus berbenah. 

"Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian serta dukungan Komite III DPD RI dalam penguatan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah bagi masyarakat Indonesia. Masukan dari Komite III DPD RI akan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia dapat terus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang," tegas Menhaj.

Rapat Kerja ini ditutup dengan kesepakatan antara Kemenhaj RI dan DPD RI untuk terus memperkuat koordinasi dan pelaporan berkelanjutan. Kemenhaj menyadari bahwa penyelenggaraan haji merupakan pelayanan publik strategis yang menyangkut pelayanan negara kepada jutaan umat Islam, sehingga kolaborasi dengan lembaga legislatif menjadi kunci tercapainya pelayanan haji yang sempurna.