KPU-PBNU Teken Kerjasama Sosialisasi Pendidikan Pemilih di Pemilu 2024

Dalam sambutannya, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menegaskan bahwa tanpa kesepakatan dengan KPU pun, NU merasa ikut bertanggung jawab terhadap terlaksananya Pemilu 2024 yang baik dan sukses.

Tak hanya itu, Gus Yahya menyebut bahwa kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan PBNU juga bersifat memberikan pendidikan politik bagi warga, baik sebagai kegiatan khusus maupun sebagai wacana yang dititipkan dalam berbagai kegiatan. 

“Alhamdulillah hari ini ada kesepakatan yang resmi dengan KPU sehingga sinergi antara apa yang diupayakan NU dengan apa yang menjadi agenda KPU ini, bisa lebih dijamin, bisa lebih dikuatkan,” ucap Gus Yahya. 

Gus Yahya menerangkan, belakangan terakhir, topik utama yang dikomunikasikan PBNU kepada nahdliyin di berbagai kesempatan yakni kepentingan NU terhadap politik Indonesia adalah keselamatan bangsa dan negara. 

“Kepentingan NU terhadap politik Indonesia adalah keselamatan bangsa dan negara, tidak lebih tidak kurang. Maka apapun yang dipikirkan NU, harus terutama didasarkan pada pertimbangan keselamatan bangsa dan negara,” ujar kiai asal Rembang ini. 

Di tempat yang sama, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menuturkan, KPU memandang bahwa kerjasama tersebut sebagai dukungan sekaligus doa NU, baik sebagai jamaah maupun sebagai jamiyah, dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

Menurut Hasyim, satu hal yang perlu disyukuri bangsa Indonesia adalah umat Islam di Indonesia kompatibel dengan demokrasi. 

“Umat Islam di Indonesia ini kompatibel dengan demokrasi di mana negara yang umat Islamnya banyak, dalam politik ketatanegaraan tidak kompatibel dengan demokrasi,” ungkapnya. 

Hasyim lantas menyinggung soal demokrasi elektoral Indonesia yang apabila diukur dari basis populasi, maka Indonesia adalah negara yang mempraktekkan demokrasi elektoral ketiga setelah India dan AS. 

Hadir dalam kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman ini antara lain Wakil Ketua Umum PBNU KH Muhammad Amin Said Husni, Ketua PBNU Khairul Saleh Rasyid, Ketua PBNU Muhammad Faisal, Sekretaris Jenderal KPU RI Bernad Dermawan Sutrisno dan Kepala Inspektorat Utama KPU RI Nanang Priyatna.