Imparsial Kritik Kenaikan Pangkat Seskab Teddy, Sebut Sarat Kepentingan Politik

“Kenaikan pangkat ini bukan karena prestasi atau kinerja, melainkan karena kedekatan politik. Sejak menjadi ajudan Presiden Jokowi hingga mendampingi Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto, Mayor Teddy praktis tak pernah menjalankan tugas lapangan seperti prajurit TNI lainnya,” tegas Ardi dalam keterangannya, Jumat (7/3/2025).

Tak hanya itu, Ardi juga mengingatkan bahwa Teddy sempat terseret pelanggaran netralitas TNI pada Pemilu 2024 lalu. Kala itu, Teddy secara terang-terangan mengenakan atribut kampanye pasangan Prabowo-Gibran, yang jelas-jelas melanggar aturan netralitas prajurit aktif TNI.

“Publik tentu berhak curiga bahwa kenaikan pangkat ini lebih bernuansa politis daripada prestasi. Ini preseden buruk bagi profesionalisme TNI,” imbuhnya.

Jabatan Seskab dipersoalkan

Lebih jauh, Imparsial juga menilai bahwa pengangkatan Teddy sebagai Sekretaris Kabinet sejak awal merupakan pelanggaran hukum. Berdasarkan Pasal 47 Ayat (2) UU TNI, ada sepuluh jabatan sipil yang boleh diisi oleh perwira aktif TNI. Jabatan Seskab tidak termasuk di dalamnya.

“Pengangkatan Mayor Teddy sebagai Seskab adalah pelanggaran terhadap UU TNI. Ini bentuk penyalahgunaan kewenangan yang merusak aturan main dan batasan hukum yang berlaku,” jelas Ardi.

Seharusnya, lanjut Ardi, setiap prajurit TNI aktif yang hendak menduduki jabatan sipil di pemerintahan wajib mengundurkan diri dari dinas militer. Namun hal itu tidak berlaku bagi Teddy. Alih-alih diberi sanksi, Teddy justru diberi hadiah kenaikan pangkat.

“Ini perlakuan istimewa yang tidak adil dan mencederai sistem promosi di TNI, serta mengancam integritas dan profesionalisme institusi pertahanan negara,” tandasnya.

Rusak moral prajurit

Ardi juga mengingatkan bahwa kebijakan seperti ini berpotensi merusak moral para prajurit di lapangan. Mereka yang selama ini mempertaruhkan nyawa demi bangsa dan negara, seharusnya lebih layak mendapatkan apresiasi berupa promosi kepangkatan, ketimbang mereka yang hanya mengandalkan kedekatan politik.

“Elit politik dan pimpinan TNI harus menyadari bahwa ada ribuan prajurit di lapangan yang bekerja dengan dedikasi tinggi, bahkan rela mengorbankan nyawa. Mereka jauh lebih layak diapresiasi daripada sosok yang karirnya melesat berkat koneksi politik,” tambah Ardi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Imparsial mendesak Panglima TNI Agus Subiyanto untuk:

1. Membatalkan kenaikan pangkat Mayor Teddy menjadi Letnan Kolonel karena merusak sistem meritokrasi di tubuh TNI.
2. Memastikan bahwa semua kenaikan pangkat dalam tubuh TNI didasarkan pada prestasi dan kinerja yang objektif, bukan atas dasar kedekatan politik atau kepentingan lain yang bertentangan dengan profesionalisme militer serta menghormati aturan dalam UU TNI dengan tidak menempatkan prajurit aktif di posisi yang tidak diperbolehkan secara hukum.
3. Meningkatkan transparansi dalam proses promosi jabatan di lingkungan TNI, agar publik dan internal TNI dapat melihat bahwa setiap kenaikan pangkat dilakukan secara adil dan berlandaskan aturan yang berlaku.