Profil Mugiyanto Sipin, Aktivis Korban Penculikan 98 Calon Wakil Menteri HAM

Prabowo sudah memanggil calon kepala badan dan calon wamen ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024) lalu. Total terdapat 58 orang yang dipanggil.

Hari ini, setelah calon menteri giliran calon kepala badan dan calon wamen yang mendapat pembekalan dari Prabowo-Gibran di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Sejumlah calon kepala badan dan calon wakil menteri sudah hadir di Hambalang pada Kamis (17/10/2024) pagi. Mereka diagendakan mendapat pembekalan mengenai Artificial Intelligence (AI), komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti-korupsi

Yang menarik dari calon wamen Kabinet Prabowo-Gibran ini adalah munculnya sosok pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) dan aktivis 1998, salah satunya Mugiyanto Sipin. Mugiyanto Sipin disebut-sebut akan menjadi wakil menteri mendampingi Natalius Pigai dalam bidang HAM.

Tugasnya ini tentu menarik. Sebab Mugiyanto termasuk salah satu aktivis yang diculik pada peristiwa 1998. Bahkan, dalam beberapa kesempatan wawancara dengan media, ia mengaku dipukul, disetrum, hingga diancam dibunuh dan dibuang ke jalan tol.

Karenanya, ia menilai penculikan tahun 1998 merupakan kasus pelanggaran HAM berat. Tak heran apabila pria kelahiran 1973 selama ini dikenal vokal terhadap pelanggaran HAM 1998.

Mengutip dari laman LinkedIn, sebuah platform media sosial profesional, Mugiyanto merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang saat ini menjabat Tenaga Ahli Utama pada Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM.

Mugiyanto telah berkecimpung di bidang HAM dan demokrasi selama puluhan tahun.  Pada tahun 2015-2020 ia menjabat sebagai Direktur Program di International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), sebuah organisasi non-pemerintah (NGO) yang berfokus pada advokasi kebijakan nasional dan internasional terkait pembangunan dan demokratisasi Indonesia.

Sebelumnya, Mugiyanto juga aktif dalam Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI). Ia pernah menjabat sebagai Ketua IKOHI periode 2000-2014. IKOHI adalah LSM yang fokus membantu korban pelanggaran hak asasi manusia.

Selain di dalam negeri, Mugiyanto juga pernah aktif di Federasi Asia Melawan Penghilangan Paksa (AFAD) yang berbasis di Manila, Filipina, pada periode 2006-2014. AFAD merupakan federasi organisasi hak asasi manusia yang fokus pada isu penghilangan paksa di Asia.

Mugiyanto juga memiliki pengalaman luas dalam mengkampanyekan, melobi, dan mengadvokasi bidang keadilan transisi di Indonesia, Asia, hingga Badan Hak Asasi Manusia PBB.

Ia juga pernah menjadi anggota Komite Pengarah Koalisi Internasional Melawan Penghilangan Paksa (ICAED) dan Ketua Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk  Koalisi untuk Pengadilan Kriminal Internasional (CICC pada tahun 2007-2009.