Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (kanan) bersama tiga Hakim Konstitusi Saldi Isra (kedua kanan), Enny Nurbaningsih (kedua kiri), dan Arief Hidayat (kiri) bersiap memimpin sidang permohonan uji materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di Jakarta, Senin (16/10/2023). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/tom/am.
JAKARTA, (ERAKINI)-Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan uji materiil pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden pada Senin (16/10/2023) mendapat kritikan dari berbagai kalangan.
MK dinilai sedang mengejar target agar putusan tersebut bisa dijadikan acuan bagi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka untuk bisa mencalonkan diri menjadi wakil presiden pada Pilpres 2024.
Koordinator Nasional Koalisi Aktivis Muda, Ragil Setyo Cahyono mengatakan, seharusnya putusan MK tidak boleh menguntungkan kepentingan individu tertentu. Keputusan MK jelas melanggar asas erga omnes atau hak seluruh rakyat Indonesia.
“Itu melanggar asas erga omnes. Memberikan ruang kepada seseorang secara individu. Ini politis,” ucap Ragil dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (17/10/2023).
Menurut Ragil, walaupun dalam pertimbangannya MK menyatakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) masih dipergunakan, kenyataannya, hal tersebut hanya dipergunakan sebagai benteng argumentasi semata.
Tak hanya itu, putusan MK tersebut syarat akan nuansa nepotisme sehingga dapat disebut sebagai peradilan pura-pura, seolah-olah hanya sekadar untuk kepentingan seseorang saja. Ragil melihat, MK sedang mempertontonkan kemunafikan politik kepada seluruh masyarakat Indonesia.
“Sangat sulit menilai putusan MK tentang batasan usia capres-cawapres tidak terjadi konflik kepentingan. Sebab ruang politik yang ada saat ini menampilkan saling berkaitan satu sama lain. Mulai dari posisi hakim Ketua MK yang menjadi majelis dalam gugatan, ini mempunyai hubungan kekerabatan sebagai paman dengan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming,” tuturnya.
Anehnya, lanjut Ragil, salah satu hakim MK, Saldi Isra, mengakui bahwa ada peristiwa aneh saat menangani putusan perkara 90/PUU-XXI/2023 tentang gugatan batas usia capres-cawapres tersebut. Bahkan, katanya, jauh dari penalaran yang wajar. Mahkamah berubah pendirian hanya dalam sekelebat.
“Hakim MK, Saldi Isra juga menilai ada hakim yang terkesan terlalu bernafsu yang ingin perkara ini cepat diputus,” kata Ragil.
“Dengan adanya pernyataan Hakim MK Saldi Isra ini begitu terang bahwa keputusan ini terkesan hanya untuk melenggangkan kekuasaan putra mahkota,” pungkasnya.
