Jadi Harapan Baru untuk Bawean, RUU Daerah Kepulauan Disambut Baik BP2B
Akhmad Baihaqi Arsyad
JAKARTA, (ERAKINI) - Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan dibahas. Hal ini disambut baik oleh Ketua Badan Pengembangan Pariwisata Bawean (BP2B), Ahsanul Haq. Ia menilai regulasi tersebut dinilai dapat menjadi momentum untuk memperkuat pembangunan dan pelayanan publik di wilayah kepulauan, termasuk Pulau Bawean, Jawa Timur.
Anol, panggilan akrabnya, mengatakan, pembangunan di wilayah kepulauan selama ini menghadapi tantangan yang berbeda dengan daerah daratan. Keterbatasan fiskal, akses transportasi, hingga mahalnya biaya pembangunan membuat masyarakat di pulau-pulau kecil membutuhkan kebijakan afirmatif dari pemerintah.
"Di sinilah letak urgensi pembahasan RUU Daerah Kepulauan. Harapan besarnya, RUU ini dapat menjamin kepastian anggaran yang lebih khusus untuk kepulauan, sehingga pembangunan tetap berjalan tanpa terganggu oleh kebijakan anggaran pemerintah pusat," ujar putra Bawean ini di Jakarta pada Selasa (22/9/2026).
Menurut Anol, kebutuhan terhadap regulasi khusus semakin penting di tengah kebijakan efisiensi dan pengurangan transfer ke daerah. Kondisi tersebut berpotensi semakin menekan kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan di wilayah kepulauan.
Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan tantangan pembangunan pulau-pulau kecil masih cukup besar. Dari 1.204 pulau kecil berpenduduk yang dihitung melalui Indeks Pembangunan Pulau-Pulau Kecil (IPPK), hanya 41 pulau atau 3,14 persen yang berstatus maju.
Sebanyak 268 pulau atau 22,26 persen berstatus berkembang, sedangkan 835 pulau atau 69,35 persen masih tertinggal dan 60 pulau atau 4,98 persen tergolong sangat tertinggal.


















