Bantu Mahasiswa dan Masyarakat, BEM KM UGM Undang Kapolri Hadiri Diskusi Bulaksumur Menegur

Undangan tersebut disampaikan secara terbuka melalui surat resmi yang dikirim langsung ke Mabes Polri melalui Kantor Pos Besar Titik Nol Yogyakarta. Bukan sekadar ajakan diskusi, surat itu juga menjelaskan  diduga adanya tindakan represif aparat kepolisian terhadap mahasiswa dalam berbagai aksi demonstrasi di sejumlah kota besar.

Dalam surat tersebut, BEM KM UGM menyelipkan topik diskusi supaya disampaikan oleh Kapolri, yakni Tips dan Trik Mengayomi Mahasiswa dalam Aksi Demonstrasi.

Diskusi ini diselenggarakan sebagai respons atas adanya dugaan penangkapan dan penetapan tersangka terhadap mahasiswa, jurnalis, dan tim medis yang terlibat dalam demonstrasi memperingati Hari Buruh (May Day) 2025 di berbagai daerah. Di Semarang, delapan mahasiswa ditahan di Rumah Tahanan Semarang. Penahanan juga terjadi di Jakarta dan Bandung.

Tindakan aparat ini dikecam oleh berbagai pihak, termasuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dan Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA). Mereka menilai aparat telah menyalahgunakan kewenangannya dan menuntut penangguhan penahanan, namun permintaan tersebut belum direspons secara adil oleh pihak kepolisian.

Ketua BEM KM UGM, Tiyo Ardianto menegaskan bahwa dugaan penangkapan ini bukan hanya persoalan individu yang ditahan, melainkan persoalan prinsip.

"Kami ingin Kapolri hadir dan bagaimana negara memperlakukan rakyat yang kritis dan peduli pada bangsanya. Salah satunya membebaskan  mahasiswa yg ditangkap polisi diantaranya Gregah, mahasiswa UI.,’’ jelasnya.

Diskusi “Bulaksumur Menegur” menghadirkan pula  akademisi, aktivis, praktisi hukum, serta mahasiswa dari berbagai daerah yang terdampak langsung. Telah mengkonfirmasi kehadiran Dr. Zainal Arifin Mochtar (Pakar Hukum Tata Negara UGM), Shinta Maharani (Korespondensi Tempo DIY, serta Kawan-Kawan Perwakilan dari Semarang dan Jakarta.