Pimpinan DPRD Jateng Dorong Kepala Daerah Tingkatkan Pelayanan Publik

Kakung mengapresiasi satu tahun kepemimpinan kepala daerah di Jateng yang sudah melakukan berbagai terobosan. Hasilnya adalah, angka kemiskinan maupun pengangguran mengalami kemiskinan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng pada September 2025, penduduk miskin di provinsi ini sebesar 9,39 persen, mengalami penurunan, yaitu 0,09 persen poin dibanding Maret 2025, dan 0,19 persen poin dibanding September 2024.

Jumlah penduduk miskin Jawa Tengah pada September 2025 sebanyak 3,34 juta orang, turun 21,87 ribu orang dibanding Maret 2025 dan turun 51,52 ribu orang dibanding September 2024 yang sebanyak 3,40 juta orang.

Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jateng pada November 2025 sebesar 4,32 persen, turun sebesar 0,34 persen poin dibanding pada Agustus 2025.

“Namun kita ingatkan, tentu tantangan yang ada bisa semakin berat. Karena itu, kerja keras tak boleh kendor,” tegas legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banyumas dan Cilacap ini.

Kakung mengakui, sejak 2025 terjadi penurunan Transfer ke Daerah (TKD) yang menjadi salah satu sumber keluhan Pemda. Meski demikian, ia menekankan agar pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu oleh kondisi tersebut.

“Tetapi apapun itu, baik TKD tetap maupun bertambah, yang tidak boleh berkurang itu adalah pelayanan publik,” jelas Kakung.

Kakung juga menyoroti pentingnya digitalisasi sebagai jawaban atas tuntutan pelayanan publik lebih cepat, efektif, dan efisien. 

“Meskipun Pemda menghadapi keterbatasan fiskal, penerapan sistem digital harus terus dipercepat demi menghadirkan kualitas layanan yang lebih baik bagi masyarakat,” tegasnya.