PWNU dan PCNU Jateng-DIY Tegas Tolak Pembatasan AHWA hingga Perubahan Kedudukan Rais Aam

Dalam pertemuan tersebut, para peserta menyepakati lima poin pernyataan sikap yang ditandatangani Rais Syuriyah PWNU DI Yogyakarta KH Mas'ud Masduki dan Rais Syuriyah PWNU Jawa Tengah KH Ubaidullah Shodaqoh.

"Dengan senantiasa memohon taufik, hidayah, dan pertolongan Allah SWT, serta dengan penuh khidmah kepada Nahdlatul Ulama, kami PWNU dan PCNU se-Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang berhimpun dalam Mujalasah di Pondok Pesantren Raudlatu Thullab, Magelang, menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut," demikian bunyi pembukaan pernyataan itu.

Pertama, menjaga Marwah Ahlul Halli wal Aqdi (Ahwa) sebagai maqam keulamaan. Ia bukan sekadar mekanisme teknis pemilihan, bukan pula instrumen administratif organisasi yang dapat dipersempit berdasarkan kepentingan kelompok, jabatan struktural, atau pembagian wilayah. "Karena itu, kami menolak setiap usulan yang hendak membatasi keanggotaan Ahwa hanya dari unsur pengurus syuriyah," demikian bunyi pernyataan tersebut.

Pembatasan demikian, menurut kesepakatan mujalasah itu, akan menutup peluang para kiai sepuh, para masyayikh, para mustasyar, serta para pengasuh pesantren yang memiliki kapasitas keulamaan, kewibawaan moral, keluasan hikmah, dan penerimaan luas di kalangan nahdliyin untuk dicalonkan sebagai anggota Ahwa.

Di samping itu, PWNU dan PCNU Jateng-DIY juga menolak usulan konsep zonasi dalam pengajuan calon anggota Ahwa. Konsep ini, menurut mereka, berpotensi mereduksi maqam Ahwa dari kedudukan keulamaan menjadi sekadar representasi kewilayahan. "Padahal, maqam Ahwa semestinya bertumpu pada kualitas kealiman, keteladanan, kearifan, integritas, dan penerimaan umat, bukan pada pembagian zona administratif," demikian disepakati forum itu.

"Ahwa harus dijaga sebagai ruang musyawarah para ulama yang paling layak secara keilmuan, ruhaniyah, akhlaqiyah, dan khidmah jam’iyah," lanjut pernyataan itu.

Kedua, menjaga konstruksi asli jam’iyah NU berdasarkan Qanun Asasi 1926 sebagai desain asli konstruksi dan struktur jam’iyah NU yang dikonsepsikan oleh para muassis. Di dalamnya, terkandung prinsip keseimbangan, musyawarah, amanah, dan pembagian fungsi yang khas antara kepemimpinan keagamaan dan pelaksanaan organisasi.

"Karena itu, kami menolak usulan perubahan yang hendak mengubah kedudukan Rais Aam menjadi “Pemimpin Tertinggi” dalam pengertian yang menempatkan seluruh mandat organisasi berada secara tunggal di bawah otoritas Rais Aam," demikian dinyatakan dalam forum tersebut.

Usulan demikian, menurut mereka, tidak sejalan dengan konstruksi jam’iyah yang diwariskan para muassis, yang menempatkan kepemimpinan NU dalam tata hubungan kelembagaan yang seimbang, bermusyawarah, dan saling menguatkan.

"Kami juga menolak usulan agar ketua umum tanfidziyah ditunjuk oleh rais aam, bukan dipilih oleh muktamirin. Gagasan tersebut bertentangan dengan desain awal Jam’iyah NU sebagai organisasi para ulama dan warga Nahdliyin yang menjunjung tinggi musyawarah, mandat Muktamar, dan pertanggungjawaban kelembagaan," demikian dinyatakan bersama dalam forum itu.

Adapun Rais Aam dan ketua umum, menurut mereka, sama-sama memperoleh mandat dari Muktamar sesuai dengan fungsi, kedudukan, dan tanggung jawab masing-masing. Diketahui, syuriyah menjalankan fungsi keulamaan, pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan, sedangkan tanfidziyah menjalankan fungsi pelaksanaan organisasi. Keduanya bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk dijalankan secara tawazun, ta’awun, dan maslahah.

Ketiga, mendukung Perkum Tata Kelola Aset Strategis NU. PWNU dan PCNU se-DI Yogyakarta dan Jawa Tengah mendukung usulan pembentukan Peraturan Perkumpulan yang mengatur tata kelola aset-aset strategis Nahdlatul Ulama, termasuk tetapi tidak terbatas pada konsesi tambang, platform digital Digdaya, dan aset strategis lainnya.

Pengaturan tersebut, menurut mereka, penting untuk memastikan bahwa seluruh aset strategis NU benar-benar berada dalam kepemilikan, penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan yang sah, tertib, transparan, akuntabel, serta sepenuhnya diabdikan bagi kepentingan jam’iyah, jamaah, pesantren, pendidikan, dakwah, kaderisasi, kemandirian ekonomi, dan kemaslahatan umat.

"Aset strategis NU tidak boleh dikelola secara personal, tertutup, spekulatif, atau berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Karena itu, diperlukan payung hukum internal yang tegas agar setiap bentuk pengelolaan aset strategis tunduk pada prinsip amanah, tanggung jawab, kehati-hatian, tata kelola yang baik, dan pengawasan kelembagaan," demikian bunyi pernyataan itu.

Keempat, PWNU dan PCNU se-DI Yogyakarta dan Jawa Tengah mendukung Penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU di Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur.

"Dukungan ini kami sampaikan sebagai bentuk penghormatan atas peran besar pesantren, khususnya Pondok Pesantren Lirboyo, dalam menjaga marwah Nahdlatul Ulama, merawat ukhuwah, membantu mengakhiri konflik, serta mengantarkan tercapainya islah di tengah dinamika jam’iyah yang sangat berat," demikian dinyatakan bersama.

Muktamar NU sudah semestinya menjadi momentum kembali kepada pesantren, dalam arti kembali kepada adab, ilmu, hikmah, keteduhan, dan keikhlasan khidmah. Penyelenggaraan Muktamar di pesantren akan menjadi penanda bahwa NU tetap berakar pada tradisi keulamaan dan kepesantrenan yang menjadi sumber ruh, kekuatan, dan keberlanjutan jam’iyah.

Kelima, mujalasah PCNU dan PWNU se-DI Yogyakarta dan Jawa Tengah mendorong muktamar yang bermartabat. Mereka berpandangan bahwa konflik di tubuh Nahdlatul Ulama hanya dapat benar-benar diselesaikan melalui Muktamar yang bermartabat, jujur, adil, terbuka, dan beradab.

"Karena itu, kami menolak segala bentuk rekayasa aturan, penguncian mekanisme, atau praktik jegal-menjegal yang mencederai marwah Muktamar sebagai forum tertinggi jam’iyah," demikian bunyi pernyataan bersama.

Menurut mereka, Muktamar harus memberi ruang yang adil kepada seluruh aspirasi, gagasan, dan calon yang sah untuk diuji di hadapan muktamirin. NU hanya akan pulih apabila Muktamar dijalankan dengan adab, kejujuran, dan penghormatan penuh kepada mandat muktamirin.

Pernyataan sikap ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan organisatoris untuk menjaga Nahdlatul Ulama tetap berada di atas khittah, marwah, dan konstruksi jam’iyah yang diwariskan oleh para muassis. "Semoga Allah SWT senantiasa menjaga Nahdlatul Ulama, para masyayikh, para kiai, para pengurus, para kader, dan seluruh warga nahdliyin dalam jalan khidmah yang lurus, maslahat, dan diridhai-Nya," demikian pernyataan itu ditutup dengan harapan.