Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah, Selasa (27/1/2026).
“Perikanan budidaya perlu menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga ketahanan pangan di Jawa Tengah di tengah ancaman krisis pangan global,” terang Sarif Abdillah.
Menurut Kakung, sapaan akrab Sarif Abdillah, pengembangan perikanan budidaya merupakan solusi strategis untuk menjawab kebutuhan pangan masyarakat di masa depan.
“Selain mudah dikembangkan di berbagai daerah, ikan juga memiliki nilai gizi tinggi yang sangat dibutuhkan masyarakat,” kata dia.
Kakung mengatakan, ikan kaya akan protein yang berperan penting untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh.
“Kandungan omega-3-nya juga sangat baik untuk kesehatan jantung, otak, dan sistem saraf. Mengonsumsi ikan secara teratur dapat meningkatkan daya tahan tubuh,” sebut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Kakung menegaskan, swasembada pangan tidak hanya bertumpu pada sektor pertanian.
“Namun, sektor perikanan juga dibutuhkan dalam penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat,” katanya.
Di Jateng memiliki luas budidaya ikan
40.871 hektare. Adapun, jumlah pembudidaya ikan sebanyak 204.516 orang dengan produksi. Meliputi adalah lele, nila, dan bandeng.
Pada 2023 lalu perikanan budidaya di Jawa Tengah merupakan salah satu terbesar di Indonesia atau peringkat ketiga dengan potensi besar di sektor air tawar (waduk/sungai) dan payau (tambak).
Komoditas utama meliputi udang vaname, bandeng, nila, lele, gurame, patin, dan rumput laut. Sentra produksi tersebar seperti di Magelang, Pati, Jepara, dan pesisir utara.
Meski demikian, kata Kakung, berbagai strategi perlu terus dilakukan untuk menggenjot kualitas dan kuantitas produksi perikanan budidaya.
“Mulai dari menjaga kualitas dan kuantitas benih, kepadatan tebar benih yang sesuai SNI untuk mengoptimalkan pertumbuhan ikan,” terang legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banyumas dan Cilacap ini.
Dalam konteks kebijakan nasional, Kakung juga mendorong sinergi lintas sektor agar konsumsi ikan semakin meningkat. Misalnya, pemerintah provinsi, serta pemerintah daerah untuk berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN).
“Bagaimana menu ikan harus masuk dalam Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dan juga ditetapkan sebagai bagian dari bahan pokok pangan nasional,” katanya.
Kakung menilai, langkah tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan konsumsi ikan, tetapi juga menjadi solusi nyata dalam memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat.
“Upaya ini diharapkan bisa meningkatkan kesehatan ibu hamil, menurunkan angka stunting dan gizi buruk, serta melahirkan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif,” tandasnya.
