Rencana Kremasi Jenazah Pendiri PIM Murdaya Poo Ditolak Warga, Pemerintah Turun Tangan

Menurut tokoh masyarakat Dusun Ngaran II, Utoyo, alasan menolak kremasi karena lokasi tersebut berdekatan dengan kawasan Candi Borobudur yang telah ditetapkan sebagai area wisata dan keagamaan berdasarkan undang-undang.

"Kalau kegiatan keagamaan tentu diperbolehkan, tapi peruntukan kawasan Candi Borobudur sudah diatur. Jadi harus hati-hati dalam penggunaannya," ucapnya, Jumat (18/4/2025).

Sedangkan Camat Borobudur, Subiyanto, menyayangkan aksi pemasangan spanduk yang dinilai menyinggung perasaan. Ia mengimbau warga untuk menempuh jalur komunikasi dan musyawarah. 

“Kami sudah minta melalui kepala dusun agar tidak melakukan tindakan yang dapat memicu ketegangan. Semua harus dibicarakan baik-baik,” tuturnya.

Karena masih belum ada solusi,  Pemerintah Kabupaten Magelang menggelar mediasi yang dihadiri oleh Bupati Magelang Grengseng Pamuji, wakil bupati, unsur Forkopimda, serta perwakilan masyarakat pada Rabu (16/4/2025). Sayangnya, pertemuan tersebut belum menghasilkan kesepakatan.

Kepala Dusun Ngaran 1 dan Ngaran 2, Maryoto, menjelaskan bahwa warga menolak rencana tersebut karena alasan toleransi dan kenyamanan bersama. 

“Ini bukan acara keagamaan yang besar, tapi bersifat personal. Warga merasa kenapa harus mengorbankan ketenangan banyak orang,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Walubi (Perwakilan Umat Buddha Indonesia) Jawa Tengah, Tanto Soegito Harsono, menyampaikan klarifikasi bahwa kremasi tersebut direncanakan di lahan pribadi milik Hartati Murdaya, istri almarhum, yang terletak di belakang vihara dan tidak ada rencana membangun krematorium permanen.

“Kami hanya berencana melakukan kremasi di lahan milik keluarga. Tidak ada pembangunan krematorium. Lokasinya juga di area sawah belakang vihara,” tuturnya.