Gubernur Jateng Ahmad Luthfi saat Rapat Koordinasi Teknis dan Advokasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara di Kota Semarang, Selasa (22/9/2026). Foto: Dok. Pemprov Jateng.
“Karena 2 daerah itu mampu menekan angka prevalensinya hingga sekira 2 persen,” kata Luthfi saat Rapat Koordinasi Teknis dan Advokasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara di Kota Semarang, Selasa (22/9/2026).
Berdasarkan data triwulan II tahun 2026, prevalensi stunting Jateng sebesar 9,93%. Meski tren angka prevalensinya sejak 2024 terus turun, namun masih ada disparitas antarwilayah.
Misalnya, Wonosobo 18,05%, Purworejo 16,62%, Banjarnegara 16,24%, Kabupaten Magelang 15,82%, dan Kabupaten Tegal 15,59%, sementara daerah lain sudah ada yang di bawah 10% seperti Demak dan Kabupaten Semarang sudah 2%.
Oleh karena itu, ia akan menjadikan Demak dan Kabupaten Semarang jadi role model. Dinas-dinas yang ada di provinsi dan kabupaten/kota diinstruksikan untuk mengamati, meniru, dan memodifikasi terhadap praktik baik dan upaya yang dilakukan oleh dua daerah tersebut.
“Seluruh daerah saya minta agar belajar dengan Demak dan Semarang," lanjut Luthfi.
Dia menyebut penanganan strunting perlu dilakukan bersama-sama secara komprehensif sesuai dengan kewenangan masing-masing, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa.
Dibeberkan dia, daerah dengan angka prevalensi stunting tinggi disebabkan oleh sejumlah faktor. Mulai dari kurang gizi, lingkungan yang kurang bersih, pola hidup, dan sebagainya.
Oleh karena itu, lanjut Luthfi, daerah-daerah yang angka stuntingnya masih tinggi diharapkan dilakukan pendataan secara valid, sehingga penanganannya bisa benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan.
Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumberdaya Manusia Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), Eddy Cahyono Sugiarto, mengatakan prevalensi stunting nasional saat ini sudah 19,8%. Sementara target pada 2029 harus mencapai 14-15% sehingga masih butuh sekitar 4% yang harus dikejar untuk sisa waktu.
Komitmen kepala daerah dan instansi terkait sangat penting, karena stunting harus ditangani secara bersama-sama. Instansi berbagai sektoral juga perlu digerakkan, karena stunting juga berkaitan dengan gizi, lingkungan, sanitasi, infrastruktur, dan lainnya.
"Tadi juga ada good lessons (pelajaran baik) dari dua kabupaten, yang akan kami replika untuk ditiru di daerah lain, tidak hanya regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara tapi seluruh Indonesia. Semoga apa yang sudah dilakukan Jawa Tengah ini bisa menjadi trigger (pemicu) daerah lain melakukan langkah serupa," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Budi Setiyono, mengatakan persoalan stunting di Indonesia belum selesai. Penanganan stunting juga akan disinergikan dengan program makan bergizi gratis (MBG), khususnya untuk ibu hamil, menyusui, dan balita non-PAUD. Diharapkan sinergisitas ini bisa lebih efektif karena tersedia dukungan bagi daerah untuk mendayagunakan target sasaran sesuai dengan tujuan MBG.
